BannerDepan

Lambu Ina Desak Pemerintah dan DPR Sahkan RUU Kekerasan Seksual Pada Anak

Muna, Sultrapost.ID – Maraknya kekerasan seksual terhadap anak di kabupaten Muna membuat geram Lembaga Yayasan Lambu Ina .

Tercatat pada tahun 2018 sampai 2019 ada sekitar 74 kasus laporan kekerasan perempuan yang dikantongi oleh lembaga perlindungan korban kekerasan anak, terbanyak yakni kekerasan seksual.

“12 tahun terakhir ini kasus kekerasan seksual terhadap perempuan setiap tahunnya meningkat, sementara upaya penanganan dan pencegahannya itu belum maksimal,” ungkap Nuzulan, pendamping korban Kekerasan Perempuan Lambu Ina Kabupaten Muna, Selasa 25 Juni 2019.

Untuk itu Yayasan Lambu Ina Kabupaten Muna mendesak Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) agar Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) untuk terus membahas dan mempertahankan Draft RUU PKS.

Karena menurut Nuzulan, RUU PKS ini sangat kompleks memenuhi kebutuhan korban atas kekerasan seksual.

“Dibutuhkan hak hak keadilan bagi korban kekerasan seksual,” tegasnya.

Bukan hanya itu, pihaknya pun menolak Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU PKS versi pemerintah yang jauh dari pemenuhan hak korban dan juga meminta pada Partai Politik (Parpol) untuk terus menyuarakan pemenuhan hak perempuan korban kekerasan anak.

Sementara itu, Zahril Baitul, Politisi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) mengapresiasi langkah langkah Yayasan Lambu Ina dalam memperjuangkan untuk disahkannya RUU PKS pada anak.

Menurutnya, Pemerintah dan DPR RI selaku penginisiatif RUU ini untuk segera memproses pembahasan ini dan mengesahkan menjadi RUU.

Terkait perbedaan pandangan antara Pemerintah dan DPR, kata dia, kiranya dicarikan solusi untuk ada titik temu sehingga dapat mengurangi polemik dimasyarakat dan meyakinkan publik bahwa RUU PKS ini tidak mengadopsi paham liberal, tidak bertentangan dengan pancasila, adat istiadat.

“Kami pun dari daerah akan mendorong pemerintah untuk kembali menindak lanjuti proses yang sempat tertunda untuk diagendakan ulang sehingga sebisa mungkin dapat selesai dimasa sidang tahun ini,” tegas anggota DPRD terpilih Kabupaten Muna terpilih periode 2019 – 2024.

Kata dia, model kekerasan seksual yang terjadi saat ini beragam bentuknya, yang sebelumnya tidak terakomodir dalam KUHP.

“Tentunya dengan disahkannya RUU PKS ini nanti yang belum terakomodir terkait sanksi pidana terhadap pelaku dan perlindungan korban itu dapat terakomodir dalam RUU PKS ini,” pungkasnya.

Laporan: Ison

Tulis Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.