Lima Tahun Berkarya, Dewan Periode 2014-2019 Tetapkan Puluhan Perda
BOMBANA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang melaksanakan fungsi-fungsi pemerintah daerah
Jelang Masa Akhir Jabatan, DPRD Bombana Periode 2014-2019 Tetap Konsisten Kawal Pembangunan
BOMBANA – Masa Bhakti anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bombana periode 2014-2019 akan berakhir pada bulan

Lima Tahun Berkarya, Dewan Periode 2014-2019 Tetapkan Puluhan Perda

0
Bupati Bombana H. Tafdil, Bersalaman dengan Ketua DPRD Bombana Andi Firman saat Penyerahan Dokumen Pandangan Umum Fraksi - Fraksi.

BOMBANA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang melaksanakan fungsi-fungsi pemerintah daerah sebagai mitra sejajar Pemerintah Daerah (Pemda). Dalam Struktur pemerintahan daerah, DPRD berada di dua jenjang, yaitu di tingkat propinsi disebut DPRD Propinsi serta di tingkat Kabupaten/kota disebut DPRD Kabupaten/Kota.

Kiri Atas: Ketua DPRD Bombana Andi Firman, SE.M.Si, Kanan Atas: Wakil Ketua I DPRD Bombana Drs. Ahmad Mujahid, Kiri Bawah: Wakil Ketua II DPRD Bombana Amiadin SH, Kanan Bawah: Sekretaris Dewan Mahyuddin, S.Sos.,M.Si.

Seiring dengan itu, DPRD mempunyai tugas dan wewenang membentuk Peraturan Daerah (Perda) yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama, membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bersama dengan kepala daerah, dan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, dan kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah.

Anggota DPRD Kabupaten Bombana periode 2014-2019, selama menjalankan tugas telah menyetujui dan menetapkan puluhan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) menjadi Perda. Hal ini tentunya menjadi sebuah prestasi yang mesti dibanggakan, sebab semua ini dibentuk semata-mata untuk kepentingan pembangunan daerah Bombana.

Wakil Ketua DPRD Bombana Amiadin mengatakan, Perda-Perda yang ditelah ditetapkan nantinya akan menjadi pedoman pemerintah dalam menjalankan pemerintahan, seperti dalam hal penagihan retribusi dan pajak guna menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD).

”Intinya sebelum diterapkan harus ada sosialisasi ditingkat masyarakat, supaya ada pengetahuan lebih awal, karena semua Perda yang dilahirkan demi kepentingan daerah dan masyarakat Bombana” ucap ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Bombana ini.

Perda-Perda Yang Telah Disetujui

Hingga tahun 2018, ini sejumlah Raperda yang telah disetujui DPRD Kabupaten Bombana menjadi Perda:

* Tahun 2015,

  1. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah.
  2. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2015.
  3. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa.
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Adat Moronene Hukaea La’Ea di Kabupaten Bombana.
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2015;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2016;

* Tahun 2016,

  1. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2015.
  2. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 2 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan  Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2016.
  3. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2016.
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2017;
Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bombana.

* Tahun 2017,

  1. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bombana Tahun 2017.
  2. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2016.
  3. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2017.
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomo 4 Tahun 2017 tentang Penertiban Ternak.
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Penanganan Anak Putus Sekolah Pendidikan Dasar dan Buta Aksara di Kabupaten Bombana.
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025.
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman di Kabupaten Bombana.
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 8 Tahun 2017  tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan.
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa.
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan   Produk Hukum Daerah.
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pencabutan atas Perda Kabupaten Bombana Nomor 9 Tahun 2005 tentang Retribusi Perizinan dan pengaturan pengelolaan hasil hutan dan/atau ikutannya.
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pencabutan atas Perda Kabupaten Bombana Nomor 8 Tahun 2005 tentang Retribusi Usaha Penggilingan padi huller dan penyosongan beras.
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pencabutan atas Perda Kabupaten Bombana Nomor 10 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Usaha Pertambangan bahan galian golongan C.
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pencabutan atas Perda Kabupaten Bombana Nomor 11 Tahun 2005 tentang Retribusi izin kelayakan lingkungan.
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pencabutan atas Perda Kabupaten Bombana Nomor 12 Tahun 2005 tentang Retribusi izin Usaha jaza konstruksi.
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pencabutan atas Perda Kabupaten Bombana Nomor 13 Tahun 2005 tentang Retribusi izin mendirikan bangunan.

    Rapat Dengar Pendapat DPRD Kabupaten Bombana.
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pencabutan atas Perda Kabupaten Bombana Nomor 14 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Usaha Angkutan.
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan atas Perda Kabupaten Bombana Nomor 18 Tahun 2005 tentang Retribusi Pengeluaran Komoditas hasil pertanian tanaman pangan, perkebunan, holtikulkutura, peternakan, kelautan dan perikanan serta hasil ikutannya.
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pencabutan atas Perda Kabupaten Bombana Nomor 20 Tahun 2008 tentang pengelolaan pertambangan rakyat bahan galian strategis dan vital (golongan A dan B).
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pencabutan atas Perda Kabupaten Bombana Nomor 15 Tahun 2008 tentang Retribusi pasar daerah.
  22. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 22 Tahun 2017 tentang Pencabutan atas Perda Kabupaten Bombana Nomor 13 Tahun 2008 tentang Retribusi jasa pelayanan kesehatan hewan, jasa rumah potong hewan (RPH/TPH) dan jasa potong hewan.
  23. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pencabutan atas Perda Kabupaten Bombana Nomor 11 Tahun 2008 tentang Retribusi bidang Pos dan Telekomunikasi Daerah.
  24. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pencabutan atas Perda Kabupaten Bombana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Retribusi Wajib Daftar Perusahaan.
  25. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pencabutan atas Perda Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Retribusi Pendirian Koperasi.

* Tahun 2018

  1. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2017;
  2. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana tentang Penamaan Jalan;
  3. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2018;
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana tentang Ruang Terbuka Hijau;
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana tentang Penyertaan Modal Pemerintah kepada Bank Sulawesi Tenggara.
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana tentang Penanggulangan Bencana.
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana tentang Diniyah Takmiliyah.
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana tentang Penanggulangan Kemiskinan.
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana tentang Bantuan Hukum kepada Masyarakat Miskin.
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

“Kalau di akhir tahun 2014, kita fakus pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Perda kan, adalah kerangka ajuan Pemda, untuk membangun daerah.,” sambung Amiadian.

Anggota DPRD Kabupaten Bombana, saat Investigasi Disalah Satu Perusahaan Tambang di Pulau Kabaena.

Sementara Sudirman, Anggota Badan Legislatif (Baleg) DPRD Bombana mengungkapkan, ditahun 2019 terdapat sebelas (11) Program Pemerintah Peraturan Daerah (Propemperda) inisiatif DPRD yang diajukan, empat diantaranya telah selesai naskah akademiknya.

Ke-11 Propemperda tersebut adalah: Propemperda tentang penyelenggaraan ibadah haji dan biaya transportasi jama’ah haji kabupaten Bombana; Propemperda tentang baca tulis Al-Qur’an kabupaten Bombana; Propemperda tentang zakat mall, profesi, infaq, dan shadaqah kabupaten Bombana; dan Propemperda tentang terumbu karang kabupaten Bombana.

Kemudian Propemperda tentang penyelenggaraan pendidikan kabupaten Bombana; Propemperda tentang pemekaran desa di kabupaten Bombana; Propemperda tentang pengendalian peredaran minuman beralkohol; Propemperda tentang RIPDA (Rencana Induk Pariwisata Daerah) kabupaten Bombana; Propemperda tentang pengelolaan pariwisata kabupaten Bombana; Propemperda tentang pengelolaan barang milik daerah kabupaten Bombana; dan yang terakhir Propemperda tentang pengelolaan sampah kabupaten Bombana.

”Ada empat Propemperda yang kami prioritaskan sebelum berakhir masa bakti kami, kemungkinan kita jadwalkan paripurna penetapannya sebelum pelantikan anggota DPRD baru. Sisanya mungkin akan dilanjutkan teman teman yang periode berikutnya,” tutup Sudirman, Politisi Partai Bulan Bintang (PBB).

Berikut adalah nama nama Anggota DPRD Kabupaten Bombana Periode 2014-2019, berdasarkan fraksi.

* Fraksi Partai Amanat Nasional Bersatu ( F-Pan Bersatu )

  1. Andi Firman, SE.,M.Si
  2. Rauf, S.IP
  3. Syukur, S.IP
  4. Rumiyanto, S.Pd
  5. Ambo Rappe, A. Mt
  6. Andi Nirwana.S, SP.,MM
  7. Rusdi, SE
  8. Juntas, S.IP
  9. Musrif
  10. Andi Wawan Idris, S.Sos.,M.Si
  11. Sukmawati Darwis, S.Pi.,MM
  12. Johan Salim SP.,/ Mansur, L (Pergantian Antar Waktu)

* Fraksi Golkar – Bersatu

  1. Drs. Ahmad Mujahid
  2. Drs. H. Rasyid
  3. Ahmad Yani, S.Pd.,M.Si
  4. Aflan Zulfadli, ST.,M.Eng
  5. Heryanto, SKM
  6. Sudirman,P., S.Pd.I

* Fraksi Partai Persatuan Pembangunan

  1. Amiadin, SH
  2. Hanani/Makmur, S.IP (Pergantian Antar Waktu)
  3. Abdul Jalil

* Fraksi Perjuangan Restorasi Nurani (PERAN)

  1. Arsyad, S.Pd
  2. Suritman, S.Pd
  3. Hasrat, SH
  4. Anwar, SH

(Adv/Pariwara)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here