BannerDepan

LINK Sultra Bakal Laporkan Dugaan Gratifikasi Kepala BPKH Wilayah XXII Kendari ke Polda dan Kejati

 

Kendari, Sultrapost.ID – Lingkar Kajian Kehutanan (LINK) Sultra, bakal melaporkan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XXII ke Polda dan Kejati Sultra, atas dugaan gratifikasi.

Direktur LINK Sultra, Andriansyah Husen mengatakan pihaknya menduga Kepala BPKH Wilayah XXII Kendari melakukan Gratifikasi. Pasalnya, banyak permasalahan kawasan hutan baik tumpang tindih maupun kejanggalan terbitnya IPPKH secara administrasi hingga teknis penataan batas Kawasan hutan bagi yang mempunyai IPPKH maupun yang belum tak kunjung usai.

“Permasalahan kawasan hutan di sultra terus terjadi dimana mana, mulai dari aktivitas perkebunan sawit seperti PT Damai Jaya Lestari (DJL) di Langgikima  sampai maraknya aktivitas pertambangan di beberapa daerah seperti Konawe Utara, Konawe, Konsel, Kolaka dan Kolaka Utara,” ungkapnya, Minggu 31 Juli 2022.

Padahal menurut mantan Sekjen SYLVA itu, berdasarkan Permen LHK Nomor P.6/Menlhk/setjen/OTL.O/1/2016 tentang organisasi dan tata kerja BPKH baik pasal 3 maupun 13 jelas dikatakan tugas, kewajiban dan pertanggung jawaban laporan secara berkala.

“Nyatanya di lapangan banyak kejadian tumpang tindih Kawasan hutan yang sampai sekarang belum terselesaikan. Padahal luas hutan di Sultra 2.326.419.00 Ha pada tahun 2013 yang dimana sebagian masyarakat di sultra masih banyak bergantungkan hidupnya di Kawasan hutan,” ujarnya. Hal inilah yang membuat kami mempertanyakan keberadaan Kepala BPKH Wilayah XXII tugasnya apa? Kenapa proses pembiaraan ini terjadi,” ucapnya.

Untuk itu LINKI Sultra akan meminta Kapolda dan Kejati Sultra untuk segera memeriksa Kepala BPKH Wilayah XXII Kendari atas dugaan gratifikasi.

“Kami tentu tidak menginginkan lembaga ini kehilangan kepercayaan kepada masyarakat,” tutupnya.

Laporan : Aidil

Anda mungkin juga berminat
Tulis Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.