Mandala Finance Diduga Lakukan PHK Sepihak

Kendari, Sultrapost.ID – Puluhan massa yang tergabung dalam Jaringan Advokasi Buruh (JARAH) Sultra mendatangi kantor Mandala Finance, Selasa 14 Januari 2020. Tujuan mereka untuk mempertanyakan PHK sepihak yang di lakukan oleh perusahaan pembiayaan itu terhadap belasan karyawan-nya.

Korlap Jarah Sultra, Muh. Arjuna mengatakan, PHK sepihak yang dilakukan oleh perusahan terhadap 12 karyawan, jelas telah melakukan pelanggaran terhadap UU nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sebab pemecatan tersebut dilakukan dengan sepihak tanpa melalui prosedur.

“Mereka diperlalukan seperti binatang, diusir begitu saja dari perusahan tanpa melalui mekanisme. Pemecatannya hanya secara lisan, pimpinannya hanya menyampaikan ke karyawannya bahwa yang bersangkutan sudah dipecat, tapi tidak ada surat pemecatannya.” ungkapnya.

Padahal kata dia, perusahan seharusnya tidak serta merta melakukan pemecatan, sebab ada proses yang disebu surat peringatan (SP) 1,2 dan 3. Namun yang terjadi para karyawan tersebut di pecat begitu saja.

“Kami tegas menolak segala hal perbudakan, PHK sepihak dan praktik malladministrasi yang kami duga dilakukan Mandala Finance terhadap karyawannya,” tegasnya.

Untuk itu lanjut Arjuna, pihaknya juga mendesak Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sultra, agar segera memberikan sanksi terhadap Mandala Finance.

Sementara itu, Pimpinan Regional Mandala Finance Sultra, Rudolf Sitorus saat menemui massa aksi, belum bisa memberikan penjelasan secara detail, terkait keputusan yang ditempuh Mandala Finance. Sebagai pimpinan yang baru sehari menjabat, dirinya mengaku kaget ketika tiba di kantor melihat ada aksi demonstrasi.

“Saya disini baru hari ini bertugas. Tapi saya anggap ini harus diselesaikan. Saya akan pelajari semua tuntutan mereka, dan hari ini juga akan saya koordinasi dengan HRD agar mengetahui kronologisnya. Kalau memang nanti terbukti ada kesalahan salam pelaksanaannya tekhnisnya, maka harus kita akui. Tapi, kalau tidak ada maka kita harus buktikan, tentu melalui jalur hukum,” jelasnya.

Olehnya itu, Rudolf meminta waktu selama tiga hari untuk mengkoordinasikan dengan pimpinan pusat, terkait keputusan perusahaan atas aspirasi massa aksi.

“Nanti kan masih ada agenda pertemuan pada Jumat mendatang,” ungkapnya.

Laporan: Aidil.

Anda mungkin juga berminat

Tulis Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.