BannerDepan

Masyarakat Konut Hentikan Paksa Kegiatan Pertambangan PT. Antam

Konut, Sultrapost.ID – Puluhan masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Samaturu Kompak Bereaksi (KSKB) terpaksa menghentikan paksa aktivitas pertambangan PT. Aneka Tambang (Antam) di blok Tapunopaka Kabupaten Konawe Utara (Konut).

Penghentian paksa tersebut di lakukan lantaran pihak Antam tidak melaksanakan rekomendasi rapat dengar pendapat (RDP) di DPRD Konut, tanggal 12 Agustus 2021 mengenai penghentian sementara aktivitas pertambangan sebelum meyelesaikan persoalan lahan masyarakat.

Mereka memboikot dengan cara memasang tenda tepat di jalan holing menuju pelabuhan terminal khusus (jety) milik perusahan plat merah itu.

Junartin Pagala, salah seorang perwakilan pemilik lahan yang juga tergabung dalam KSKB mengaku sangat kesal atas sukap PT Antam yang tidak melaksanakan rekomendasi DPRD Konut.

“Hasil yang di sepakati bahwa pihak DPRD merekomendasikan untuk pemberhentian sementara sampai ada upaya negosiasi penyelesaian lahan masyarakat, tapi itu tidak di laksanakan PT Antam hanya sebatas omongan belaka,” ungkapnya.

Junartin menegaskan, jika ia bersama pemilik lahan yang lain tidak akan meninggalkan lokasi tersebut sampai pihak perusahan menyelesaikan persoalan lahan mereka.

“Pihak Antam sementara berkoordinasi dengan Polres Konut unutk menurunkan porsonilnya agar pemilik lahan yang ada di lokasi meninggalkan tempat. Tapi kami dari pemilik lahan sekali pun kepala yang melayang tidak akan meninggalkn lahan kami yang sudah di curi oleh pihak Antam,” tegasnya.

Di tempat terpisah, Ashari Direktur Eksekutif eXplor Anoa Oheo (EXOH) yang juga sebagai juru bicara pemilik lahan menyampaikan, bahwa hal ini akan memicu terjadinya konflik horisontal antara masyarakat dan PT Antam termasuk kepolisian.

“Karena masyarakat yang berkonflik dengan Antam itu sebenarnya sudah masuk fase pembodohan. Di mata masyarakat terlalu teraniaya di atas kepentingan negara, masyarakat jadi korban, sering di janji tapi tidak ada penyelesaian. Jadi kasus ini sebenarnya bukan lagi nilai rupiah tapi lebih pada sebuah harga diri,” jelasnya.

Lanjutnya, andaikan sejak awal pihak perusahaan melakukan sosialisasi di tengah masyarakat serta duduk bersama dengan para stakeholder tentang aturan regulasi, menyampaikan dasar dan landasannya maka tidak akan menjadi serumit ini.

“Ini malah memberikan ruang dan janji akan di selesaikan. Coba bayangkan, masyarakat kehilangan materi, waktu dan pikiran hanya sekedar memenuhi undangan pihak Antam, pertemuan di Pomalaa, Kolaka dan itu sering kali di adakan dan ternyata hanya ejanji dan janji. Nah ini akan semakin keruh karena pihak Antam justru menempuh jalur hukum ke PTUN Kendari. Walaupun masyarakat tidak punya uang mereka berhasil memenangkan sidang peradilan itu. Kalaupun upaya banding hasil putusan sebaliknya, maaf rakyat kami tidak punya modal untuk kejar keadilan sampai kesitu,” ujarnya.

Ashari menambahkan, persoalan penyelesaian atas tanah masyarakat sebenarnya masalah kecil yang di lakukan Antam di Konut sejak tahun 1995 awal masuknya hingga saat ini. Masih banyak catatan merah dugaan pelanggaran perusahaan BUMNisasi itu. Diantaranya, kejahatan lingkungan, kejahatan agraria, dugaan kejahatan trader, monopoli bisnis.

“Masih banyak lagi yang memerlukan waktu untuk di uraikan satu persatu. Yang pastinya PT. Antam dengan dalih objek vital dengan dalih kepentingan negara, realisasi nya di daerah hanya datang mengeruk keuntungan besar, menyanderah kekayaan alam daerah termasuk menyesengsarakan rakyat pribumi,” ucapnya.

Lanjutnya, persoalan ini mestinya menjadi perhatian serius. Khususnya kepada Pemda Konut yang semestinya mengambil sikap dan berdiri di tengah-tengah untuk menyikapi persoalan tersebut.

“Hasil kesepakatan RDP yang di laksanakan oleh lembaga legislatif. Ketua legislasi telah menyetujui rekomendasi pemberhentian sementara aktifitas tambang PT. Antam walaupun sebatas ucapan, karena sampai hari ini belum di buktikan secara tertulis. Buktinya aktivitas PT. Antam justru terbukti berhenti dengan aksi nyata yang spontan di lakukan oleh masyarakat,” tututpnya.

Laporan : Aidil

Anda mungkin juga berminat
Tulis Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.