BannerDepan

Melalui Rakor I, UPK DAPM Kabupaten Diharapkan Mampu Bangun Kemitraan

Kendari, Sultrapost.ID – Sebagai tindak lanjut rencana kerja dan dalam rangka menghadapi situasi paska Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), Asosiasi Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) Provinsi Sultra, kembali menyelenggarakan rapat koordinasi (Rakor) I.

Dengan menghadirkan anggota Komisi XI DPR RI, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perindag, Bulog Provinsi Sultra. Ajb Bumi Putera cabang Kendari, LSM Sintesa Sultra, Rahman dan Mukhlis Rauf sebagai pemateri, kegiatan yang berlangsung sejak 29 sampai 30 Januari 2019, di salah satu hotel di Kendari itu dihadiri oleh ratusan peserta dari delapan Kabupaen di Sultra.

Ketua Asosiasi UPK DAPM Sultra, Nurdin Nur mengatakan dengan mengangkat tema Bermitra dalam Bingkai Pemberdayaan, seluruh peserta diharapkan mampu menjalin kerjasama atau kemitraan dalam pemberdayaan masyarakat, menguatkan dan menata keorganisasian Asosiasi dan UPK Kecamatan serta memupuk rasa nasionalisme dan mempererat tali persaudaraan antar UPK se-Sultra.

”Sehingga tercipta kerjasama di bidang pengembangan usaha, pemberdayaan masyarakat maupun sosial, terciptanya organisasi dalam bentuk Asosiasi UPK yang sehat dan bermanfaat bagi anggota serta masyarakat kemudian peningkatan kapasitas dan penguatan UPK baik yang bersifat kelembagaan dan individu pengurus maupun masyarakat,” jelasnya Rabu 30 Januari 2019.

Para peserta Rakor I Asosiasi UPK DAPM Sultra

Hal senada juga diungkapkan, Ketua Panitia Rakor Herdin. Kata dia, kegiatan yang merupakan program tahun 2018 ini dilakukan, agar para UPK yang ada di Kabupaten dan Kecamatan dapat bekerja sama dengan instansi atau lembaga yang bisa menjadi bentuk pemberdayaan di kalangan masyarakat.

“Kita mencoba membuka pikiran teman-teman dengan menghadirkan beberapa narasumber. Dari hasil inilah para UPK bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya bermitra di kabupaten-nya atau kecamatannya masing-masing,” ungkapnya.

Dengan adanya kemitraan yang dibangun, lanjut Herdin yang juga merupakan Ketua Asosiasi UPK DAPM Kabupaten Bombana itu,  maka secara otomatis program ini akan berkembang pesat. Meskipun tanpa adanya pembinaan dari Pemerintah Daerah (Pemda)

“Tahun lalu itu Gubernur sudah pernah mengeluarkan surat kepada Pemda setempat untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap UPK-UPK yang ada, namun hal itu tidak dilakukan. Tapi teman-teman UPK masih tetap bangkit. Buktinya, kemarin modal awalnya Rp 200 miliar, nah sekarang aset produktif yang berjalan kurang lebih Rp 300 miliar. Ini bukti bahwa teman-teman UPK masih konsisten. Bahkan masih ada beberapa prodak dari binaan teman-teman itu masih ada,” pungkasnya.

Laporan: Aidil

Anda mungkin juga berminat

Ruangan komen telah ditutup.