BannerDepan

Merasa Dirugikan, Tim Nirna Lachamuddin Laporkan Oknum Komisioner Bawaslu Konawe ke Polda Sultra

Kendari, Sultrapost.ID – Tim Kampanye Caleg Nirna Lachamuddin, melaporkan salah seorang oknum anggota komisioner Badan Pengawas Pemili (Bawaslu) Konawe ke Ditreskrimsus Polda Sultra, Jumat 15 Februari 2019, atas dugaan pelanggaran UU ITE.

Laporan itu dilakukan, lantaran pihaknya merasa dirugikan atas tuduhan yang dilayangkan Divisi Hukum Bawaslu Konawe, Indra Eka Putra saat menggelar pengobatan gratis di Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe.

Kuasa hukum tim kampanye Nirna Lachmuddin, M. Awaluddin mengaku jika kliennya telah dirugikan atas tuduhan tersebut, shingga harus melaporkan ke Polda Sultra. Dan telah di BAP oleh penyidik Ditreskrimsus terkait laporannya tersebut.

”Tuduhan yang diberikan kepada kami tidak mendasar, dan tuduhan tak mendasar itu telah diumumkan dibeberapa media. Tindakan itu tentu sangat merugikan kami, atas dasar itulah kami laporkan ke pihak berwajib,” ungkapnya.

Hal senada juga diungkapkan salah seorang tim kampanye Nirna Lachmuddin, Tamrin Taherong. Kata dia, pihaknya merasa tidak melakukan pelanggaran, seperti yang dituduhkan oleh oknum Bawaslu Konawe itu.

“Kami merasa tidak melakukan pelanggaran. Kalau memang ada pelanggaran yang terjadi pada saat itu, kenapa bawaslu tidak langsung menghemtikan. Anehnya lagi, nanti setelah di publis di media yang barulah kami di beritahu. pernyataannya di media pun itu tidak sesuai fakta,” jelasnya.

Lanjutnya, sebelum melaksanakan kegiatan sosial tersebut, pihaknya juga telah membuat surat pemberitahuan di Polda Sultra, kemudian ditembuskan kepada Bawaslu dan KPU Provinsi Sultra sesuai dengan aturan yang ada.

“Iya ini sebelum kegiatan, saya menyurat tanggal 3 Januari sementara pengobatan gratis kami laksanakan tanggal 5 Januari 2019.Kan sudah sesuai prosedur,” paparnya.

Sehingga itu menurut Tamrin, tim kampanye Nirna Lachmuddin tidak bisa disalahkan, karena sudah melaksanakan sesuai prosedur. Jika, kegiatan pengobatan gratis melanggar UU Pemilu maka pasti pihak kepolisian tidak akan menerbitkan surat tersebut.

“Kami sangat sangat dirugikan, dan parahnya lagi menerbitkan berita tanpa ada komunikasi dengan kami. Dan Bawaslu tidak berhak menuduh kami bersalah, kecuali pengadilan dengan keputusan hukum yang pasti,” ungkapnya.

Laporan: Aidil

Anda mungkin juga berminat

Ruangan komen telah ditutup.