Nikel Konut, Kesejahteraan Atau Malapetaka

Konut, Sultrapost.ID – BUMN, INALUM, atau ANTAM adalah perusahaan negara yang hadir di bumi Anoa Konawe Utara (Konut). Saat ini tengah melakukan eksploitasi (penambangan) di wilayah Blok Tapunopaka dengan IUP nomor 15 tahun 2010, yang dimana iup tersebut sudah di batalkan oleh putusan Mahkama Agung (MA) Nomor 225, dan ironis bahkan telah di cabut berdasarkan surat perintah eksekusi lapangan yang di bacakan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) melalui Asisten I di kala itu.

Tak cukup hanya itu, apakah karena lemahnya pengawasan Dinas Pertambangan Provinsi Sultra atau karena label perusahaan negara yang berbuat semena-mena, seakan tidak ada yang perduli layaknya izin nya seperti membangkitkan kembali orang yang sudah mati. Lemah tak berdaya, apakah karena rakyat Konut diam tak bisa melawan? ataukah pribumi harus jadi penonton?.

Inilah kelemahan kita masyarakat Konut, tergiur dengan segala pencitraan Antam mulai dari buka puasa bersama, sunat menyunat, jalan santai, bagi-bagi beras sampai janji rencana turnament Antam CUP sekalipun sekedar janji. Di balik hipnotisme tersebut ada kepentingan yaitu selain mengincar lahan di Langgikima eks Inco (Vale) untuk di kelolanya, juga secara besar-besaran akan mengeksploitasi hutan belantara bumi kita, dengan tujuan ekspor nikel ke Cina tanpa membangun pabrik yang kita harapkan agar terbuka nya lapangan kerja dan terciptanya pembangunan yang berkelanjutan.

Ingat nickel adalah Sumber Daya Alam yang tak dapat di perbarui, deposit atau pencadangan nikel dunia saat ini ada di bumi anoa Konut. Adakah jaminan kesejahteraan rakyat konut di sektor pertambangan mineral nikel? maaf sungguh malang nasib dan harapan kita. Nikel konut hanya sebatas di manfaatkan utk pendapatan Antam dan penerimaan negara yang artinya bahwa dapat kita asumsikan nikel Konut di kelolah hanya untuk bayar utang negara. Keuntungan Antam hanya akan di rasakan oleh masyarakat konut ketika saat emergency, sebagai contoh tersalur nya bantuan ketika ada musibah atau bencana, proposal kegiatan itupun harus mengemis dan nilai tidak sebanding.

Antam BUMN dengan modus kapitalis. Tanpa keabsahan legalitas IUP di blok Tapunopaka, juga berani menambang tanpa pamit dengan masyarakat setempat, sebagai bukti tidak di lakukannya awal sosialisasi pra tambang. Padahal itu wajib sesuai amanah undang-undang Minerba nomor 9 tahun 2009. Terbukti Kades Tapunopaka mendesak dan telah melaporkan hal tersebut ke Polsek lasolo, termasuk ganti rugi lahan atau pembebasan lahan masyarakat. Ironisnya di duga kuat Antam Tapunopaka tidak memiliki dokumen AMDAL yang realitasnya tidak pernah melaksanakan konsultasi publik kepada masyarakat dan seminar AMDAL pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Konut yang di prakarsai oleh konsultan AMDAL yang di tunjuk.

Pesan dari tulisan ini, sebagai referensi kita bersama, belajar dan memahami tanpa kepentingan, antara siapa dan siapa, agar kelak kita tidak saling menyalahkan bahwasanya kemakmuran di tangan kita sendiri sebagai Yuser.
satu kata bahwa “Kedudukan Rakyat Lebih Tinggi Dari Objek Vital Apapun di Negeri Ini”. Melawan atau tertindas.

Konut “Toilet” Pertambangan Antam

Konut, Sultrapost.ID – Good Mining Practice “Impossible” tidak ada tambang yang tak merusak, baik berlaku pada perusahaan swasta terlebih lagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Nikel adalah anugerah tuhan yang tidak dapat di perbarui, maka dari itu untuk mengelolanya terlebih dahulu wajib memiliki dokumen AMDAL sebagai pedoman serta pegangan masyarakat utk mengetahui seberapa besar dampak penting (positif) hasil yang akan di peroleh dalam lingkungan sosial ekonomi. Selain itu juga ditujukan kepada perusahaan sebagai dasar atau acuan kegiatan serta komitmen dan tanggung jawab perusahaan pra dan pasca tambang, guna meminimalisir dampak bakumutu yang kemungkinan akan terjadi termasuk reklamasi dan penyelamatan lingkungan lainnya.

Diskusi kali ini memaksakan kami untuk mengatakan tidak punya Negara, tapi kami punya Daerah. Kami tidak butuh bagi hasil 10 persen dari royalti dan termasuk dari hasil Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), yang kami butuhkan sebagai daerah penghasil nikel, adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Memang ini BUMN, milik Negara tapi tidak pro rakyat. Laporan keuangannya saja tiap tahun pasti kembang kempis. Seharusnya BUMN itu selain bertugas mencari keuntungan untuk disetor pada KAS Negara, BUMN juga harus memberikan keuntungan kepada masyarakat, keberadaannya ditengah masyrakat harus menjadi stimulus penggerak roda perekonomian daerah. Solusinya smelter bukan ekspor.

Anda mungkin juga berminat

Tulis Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.