Opini: Bawaslu Kabupaten dan Kota Tidak Memiliki Kepastian Hukum Mengawasi Pilkada 2020

Penulis: Andi Usman

Sultrapost.ID – Bagi saya Bawaslua Kabupaten dan Kotak di Pilkada dibutuhkan kepastian hukum dan ini hanya bisa dijawab secara normatif, tidak dalam teropong sosiologis dan filosofis. Kepastian hukum secara normatif ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti, mengatur secara jelas dan logis. Jelas itu berarti tidak menimbulkan keragu-raguan atau multi tafsir namun logis, agar tidak ada konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan yang dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.

Dari awal diskursus legitimasi Bawaslu Kabupaten dan Kota di UU Pikada itu menimbulkan presfektif, kajian substansi, sosiologi maupun sistematika perundangan. Dan bagi saya selayaknya ini menjadi bahan Judicial Review di Mahkamah Konstitusi, agar hukum pokok yang mengatur Panwaslu Kabupaten dan Kota (adhock) itu tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat. Problemnya hukum pokok masih aktif dan mengikat, belum di batalkan atau tidak diubah tentang Panwaslu (adhoc) di UU Pilkada. Apakah ini bisa di ubah, ditiadakan atau diganti begitu saja oleh peraturan dibawahnya, atau mungkin saja model keputusan lembaga atau Surat Edaran. Apakah Peraturan, atau surat edaran bisa mengubah atau meniadakan pasal-pasal dalam batang tubuh di Undang-Undang?.

Saya kira tidak dan ini yang membuat Bawaslu Kabupaten dan Kota apabila berkerja mengawasi Pilkada 2020 hanya bermodalkan surat edaran, maka sifatnya Ilegal dan cenderung maladmisnitarsi. Menarik untuk dikaji terkait potensi masalah yang didiskusikan dipublik, selaman ini para ahli hukum maupun praktisi penyelenggara Pemilu, bahwa ada logika dari sisi logika hukum akan menjadi potensi petaka konflik di Pilkada. Saat ini baru diskusi ditingkat civil soceity yang protes tetapi begitu perjalanannya nanti akan menemui masalah dengan potensi, parpol pengusung paslon Cakada sebagai tim kampanye bisa mempermasalahkan legal standing Bawaslu Kabupaten dan Kota, peserta Pilkada bisa menolak dan mempermasalahkan dalam hal ada sengketa-sengketa atau akibat pengawasan yang berdampak mengikat kemudian rekomendasi dan putusan sengketa (produk hukum bawaslu Kabuoaten dan Kota) tidak diikuti atau tidak di tindak lanjuti karena terkait legitimasi dan legalitas serta Kepolisian dan Jaksa sebagai bagian dari tim Gakumdu tidak dapat bergabung karena tidak ada kepastian hukum lembaga, tidak memiliki legal standing dalam UU Pilkada sehingga mempengaruhi penanganan pelanggaran pidana Pilkada 2020 (siapa yg akan lidik,sidik,tuntut).

Hal lain dalam Konteks berbeda, saya bayangkan ketika ada sidang adjudikasi di Bawaslu Kabupaten dan Kota, dimana akan ada pernyataan kewenangan Bawaslu Kabupaten dan Kota dalam mengadili perkara. Bagaimana kedudukan Bawaslu bisa disebut jika UU Pilkada masih menyebut Panwaslu? Apakah kedua entitas itu bisa disamakan oleh mekanisme regulasi di bawah UU?Jangan sampai masalah nomenklatur kemudian membuat Bawaslu di Kabupaten dan Kota tidak memiliki kewenangan? Apakah kewenangan itu berada di Provinsi?. Begitu pula Pemantau Pemilu, daftarnya dimana? apakah di Bawaslu Kabupaten dan Kota sesuai UU 7 tahun 2017 atau di KPU Kabupaten dan Kota sesuai UU Pilkada?.

Semua menjadi masalah ketika SE Bawaslu terbit seperti meniti di dahan yang kering bagi Bawaslu Kab/Kota. Kekhawatiran ini agar mendorong secepatnya Putusan JR MK atau Revisi Terbatas UU Pilkada si DPR diwujudkan agar Pilkada 2020 berjalan sukses tanpa masalah menggerogoti ditubuh pengawas kita.

Anda mungkin juga berminat

Tulis Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.