Opini: Penangkapan Ilegal Mining Blok Matarape Murni atau Modus?

Penulis: Ashari

Konut, Sultrapost.ID – Kembali naiknya isu mafia pertambangan di sultra terkhusus di Bumi Oheo Konawe Utara seharusnya menjadi perhatian yang serius dari semua aparat penegak hukum baik di tingkat daerah maupun pusat.

Pada 22 Januari lalu, aksi heroik dari team satreskrim polres Konawe Utara dalam penyergapan nya berhasil menemukan dan melakukan tangkap tangan atas oknum pelaku kegiatan penambangan. PT. Naga Bara Perkasa yang diduga menambang tanpa izin, melanggar pasal 158 undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara serta pasal 89 undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

Patut di apresiasi keberanian dan gerak cepat kinerja Polres Konawe Utara. Meski baru terbentuk, Kapolres baru dan yang pertama memimpin institusi ini, membuktikan bahwa selama ini isu-isu soal ilegal mining di Kabupaten Konawe Utara, marak dan ternyata itu fakta terjadi.

Tidak hanya sekedar pujian apresiasi dari kami sebagai penggiat aktivis, keberhasilan yang di lakukan Polres Konut juga mendatangkan support dari Mabes Polri. Tak cukup seminggu reaksi cepat oleh Kepolisian Republik Indonesia langsung memasang plant atau baliho berukuran 2×4 meter. Sangat jelas terpampang di TKP (site Matarape) bertuliskan Himbauan “Larangan melakukan penambangan” sangat keras di akhir kalimat “Kami akan tindak tegas”.

Blok Matarape di Desa Molore, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara ibarat gadis cantik, sangat primadona yang jadi incaran bagi pemburu bisnis tanah merah. Blok Matarape atau lahan pelepasan Eks inco (PT. VI) adalah IUPK gagal lelang oleh kementerian ESDM yang sampai hari ini menjadi status quo. Sampai detik ini wilayah tersebut, siapapun dan dari pihak manapun belum ada yang berhak untuk mengelola nya.

Di Minggu tenang pasca temuan pelanggaran ilegal mining, kami Lembaga Pemerhati Tambang Konawe Utara (LEMPETA Konut) terus mengamati termasuk menganalisis intervensi Mabes Polri di wilayah kekuasaan hukum polres Konawe Utara. Sekalipun itu niatan baik tentu menjadi tanda tanya besar, asumsi bagi kami tentang “Baliho Himbauan” semoga saja tidak ada udang di balik batu.

Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kehidupan warganya, maka Pemerintah Pusat dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal.

Sepatutnya eksekusi yang di lakukan oleh Polres Konawe Utara semestinya tidak di intervensi melainkan institusi tertinggi bertugas menindaklanjuti atau mengkoordinasikan kepada pemerintah yang berwenang dalam hal ini kementerian ESDM dan kementerian LHK.

Jika himbauan Mabes Polri terpampang, sudah barang pasti tidak akan ada lagi yang berani masuk menambang tanpa izin. Yaa kami positif thinking dan ini menjadi pegangan kami untuk mengawasi dan mengawal amanah undang-undang. Untuk itu dalam waktu dekat kami berinisiatif akan memfasilitasi kegiatan pertemuan tepatnya di desa Molore Antara masyarakat, Pemda, dan kepolisian sekaligus penandatanganan MoU dalam rangka menjaga aset negara yang terkandung di dalam perut bumi Oheo Konawe Utara.

Lempeta Konut

Anda mungkin juga berminat

Tulis Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.