Lima Tahun Berkarya, Dewan Periode 2014-2019 Tetapkan Puluhan Perda
BOMBANA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang melaksanakan fungsi-fungsi pemerintah daerah
Jelang Masa Akhir Jabatan, DPRD Bombana Periode 2014-2019 Tetap Konsisten Kawal Pembangunan
BOMBANA – Masa Bhakti anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bombana periode 2014-2019 akan berakhir pada bulan

Opini: Polarisasi PT Antam di Konut “Memiskinkan, Jauh Dari Kata Sejahtera”

0

Penulis: Ashari LEMPETA Konut

Konut, Sultrapost.ID – Eksistensi PT Aneka Tambang (Antam) yang melakukan eksploitasi Ore Nikel, khususnya di Blok Tapunopaka, Kecamatan Molawe, Konawe Utara (Konut), mestinya memberikan “Mata Air” kehidupan bagi masyarakat.

Namun faktanya itu berbanding terbalik dengan kenyataan dilapangan. Bukannya “Mata Air” kehidupan yang didapatkan, melainkan “Air Mata” bagi masyarakat. Mirissss!!!!!

Sederet masalah yang didapatkan sejak kehadiran PT Antam di Bumi Oheo, mulai dari persoalan sengketa lahan milik warga yang belum dituntaskan, kerusakan lingkungan, janji pendirian pabrik (Smelter) yang tak kunjung ditunaikan. Sepatutnya jika PT Antam berniat serius berinvestasi, fasilitas kantor yang ada di Konut bukan lagi sewaan milik warga, dan yang paling nihil pemberdayaan termasuk ketenagakerjaan sekali lagi Nihil.

Catatan singkat bernada negatif bagi PT Antam membuktikan carut marutnya pengelolaan manajemen perusahaan milik negara itu. Mestinya, keberpihakan PT Antam pada masyarakat Konut dalam mengangkat perekonomian harus yang diutamakan. Tanpa mengesampingkan profit (hasil penjualan ore) semata.

Lebih disayangkan lagi, ketika masyarakat Tapunopaka ingin mendapatkan haknya atas legalitas SKT dilahan konsesi PT Antam yang telah di kuasai. Bukannya tindakan persuasif yang dilakukan oleh perusahaan, melainkan hak masyarakat pemilik lahan terpaksa harus “Tersandra” di meja hijau PTUN Kendari.

Kesucian dan ketabahan pemilik lahan yang terdzolimi oleh PT Antam membuahkan hasil. Itu dibuktikan gugatan perkara PT Antam yang diajukan pada PTUN Kendari, harus ditolak oleh hakim PTUN Kendari.

Pil pahit itupun harus diterima PT Antam. Meski Antam tidak menerima keputusan PTUN yang lantas mengajukan banding melalui PTUN Makkasar.

Mestinya PT Antam harus menghargai hak-hak adat dan ulayat yang dimiliki masyarakat Tapunopaka. Bukannya mengedepankan arogansi perusahaan plat merah untuk mematikan masyarakat pemilik lahan.

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here