BannerDepan

P3D Konut Pertanyakan Pansus DPRD Sultra Terkait Kecelakaan Kerja di PT BSJ dan KKU

Konut, Sultrapost.ID – Persatuan Pemuda Pemerhati Daerah Konawe Utara (P3D) Konawe Utara (Konut) kini mempertanyakan kinerja Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mengenai kecelakaan kerja di PT Bumi Sentosa Jaya (BSJ) dan PT Karyatama Konawe Utara (KKU).

Pasalnya, sampai saat ini belum ada informasi mengenai perkembangan kasusu tersebut.

“DPRD Sultra sudah menyatakan membentuk Pansus untuk kasus kecelakaan Kerja di PT BSJ dan PT KKU namun sampai hari ini kami belum dengar perkembangan dari pembentukan Pansus itu. Belum lagi Inspektur tambang kami nilai bungkam soal kasus kecelakaan kerja ini,” ungkap Ketua Umum P3D Konut, Jefri, Kamis 5 Oktober 2023.

Padahal kata dia, kecelakaan kerja terjadi dalam kurun waktu 2 Bulan, diduga kedua perusahaan tersebut tidak pernah menerapkan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). Disebutkannya, Pada tanggal 24 Agustus lalu, kecelakaan kerja yang menyebabkan seorang sopir Dump Truk PT BSJ meninggal dunia, kemudian pada 9 September 2023 kecelakaan kerja kembali terjadi di PT KKU.

“Harusnya ini menjadi perhatian serius. Karena kami duga perusahaan tambang yang tengah beroperasi di Desa Boedingi, Kecamatan Lasolo Kepulauan dan Desa Tambakua, Kecamatan Langgikima itu tidak pernah menerapkan K3. Tapi anehnya banyak kasus ini tidak terselesaikan bahkan banyak di tutup-tutupi untuk menghindari sanksi dari pihak berwenang,” ujarnya.

Selain dari penerapan K3 yang diduga sengaja di abaikan kedua perusahaan itu, seluruh karyawan PT BSJ serta PT KKU juga disinyalir tidak memiliki BPJS Ketenagakerjaan.

“Ini kan sudah terungkap kemarin saat RDP di DPRD Sultra dengan instansi terkait, dimana PT BSJ baru menguruskan BPJS Ketenagakerjaan setelah korban meninggal dunia, nah kami duga juga PT KKU sama,” kata Jefri.

Parahnya lanjut Jefri, PT BSJ seolah mengabaikan segala bentuk tanggung jawabnya terhadap korban kecelakaan. Perusahaan tambang itu bahkan di ketahui masih tetap melakukan aktivitasnya. Terdapat dua tongkang ore nikel yang sandar di Jetty PT BSJ dan siap untuk di jual di pabrik smelter.

“Kasusnya belum selesai, nasib keluarga korban belum jelas tapi masih tetap beraktivitas. PT BSJ seakan tidak ambil pusing untuk menyelesaikan segala bentuk tanggung jawab itu dan seharusnya PT BSJ memberikan klarifikasi ke publik sampai sejauh mana korban mendapatkan santunan.

Menurut dia, seharusnya PT BSJ tidak melakuka kegiatan pertambangan untuk sementara waktu dan melakukan mengevaluasi terhadap Kepala Teknik Tambang (KTT).

“Kami tidak akan tinggal diam dengan beraktivitasnya kembali PT BSJ. Kami mendesak Inspektur Tambang, DPRD Sultra, Disnakertrans Sultra untuk dibuatkan rekomendasi penghentian sementara aktivitas pertambangan hingga pencabutan IUP,” pungkasnya.

Laporan : Aidil

Anda mungkin juga berminat
Tulis Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.