Pekerjakan Ratusan Karyawan Lokal, PT Baula Kurangi Angka Pengangguran

Kendari, Sultrapost.ID – Sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan, PT Baula Petra Buana (BPB) tidak hanya meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Roraya, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konsel, melainkan juga membuka lapangan kerja bagi putra-putri daerah.

Tercatat, perusahaan tambang nickel itu sudah mempekerjakan ratusan karyawan lokal yang diambil dari daerah sekitar operasi. Tak hanya itu, seluruh karyawan diberi upah oleh perusahaan berdasarkan standar Upah Minimum Kabupaten (UMK).

Banyak warga yang merasa terbantu dengan hadirnya PT BPB. Dari kaca mata pemerintah, PT Baula merupakan salah satu perusahaan yang tertib dalam mentaati aturan pemerintah. Hal itu disampaikan Plt Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sultra, Andi Azis kepada wartawan, 12 Februari 2019 lalu.

“22 perusahaan itu (salah satunya PT Baula) merupakan perusahaan yang masuk kategori taat aturan,” ujar Andi Azis kala itu.

DPRD Provinsi Sultra menilai PT BPB merupakan perusahaan yang legal, di mana dalam menjalankan operasi produksi, PT BPB sudah menyelesiakan berbagai persoalan pembebasan lahan milik masyarakat. Selain itu, PT Baula Petra Buana juga sudah mengantongi status Clean and Clear (CnC).

“PT Baula sudah C and C, yang mana semua sudah sesuai prosedur dan memenuhi syarat, sehingga jangan lagi ada gangguan terhadap aktivitas terhadap PT Baula,” ujar anggota DPRD Sultra, Suandi Andi saat hearing terkait pembebasan lahan warga oleh PT Baula Petra Buana bersama pemerintah terkait, 4 Desember 2017 lalu.

Lantas bagaimana bila PT BPB tidak lagi beroperasi? Pada umumnya, dengan tidak beroperasinya perusahaan maka akan berdampak pada karyawan dan bertambahnya angka pengangguran di daerah.

Saat ini, PT Baula tengah dihadapkan dengan aksi unjuk rasa dari Konsorsium PMII Sultra yang meminta kepada pemerintah dalam hal ini Dinas ESDM untuk menghentikan aktivitas bongkar muat di Jetti PT Baula Petra Buana. Konsorsium PMII juga meminta kepada Polda Sultra untuk untuk mengusut dugaan pengancaman kepada masyarakat.

Menanggapi itu, Direktur PT BPB, Adi Aksar membantah adanya tindakan pengancaman seperti yang dialamatkan massa aksi. “Saya sudah cek, seperti itu tidak ada,” katanya.

Laporan: Aidil

Anda mungkin juga berminat

Tulis Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.