Pembentukan FLLAJ di Setiap Kabupaten dan Kota di Sultra

 

Kendari, Sultrapost.ID – Banyak permasalahan menyangkut fisik jalan, lalu lintas dan angkutan jalan yang begitu kompleks serta melibatkan beberapa instansi, tentu perlu ada upaya siknifikan dari pemerintah untuk mengatasi persoalan tersebut.

Salah satu upaya yang dilakukan, dengan membentuk Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (FLLAJ) di setiap Provinsi serta Kabupaten dan Kota. Pembentukan FLLAJ di seluruh daerah di Indonesia itu berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia nomor 37 tahun 2011 tentang forum lalu lintas dan angkutan jalan adalah wadah koordinasi antar instansi penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan.

Selain PP pemerintah tersebut, dasar hukum lain yang memerintahkan pembentukan FLLAJ di seluruh wilayah adalah undang-undang (UU) nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, UU nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian RI kemudian UU nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan UU nomor 38 tahun 2004 tentang jalan.

FLLAJ berfungsi sebagai wahana untuk menyinergikan tugas pokok dan fungsi setiap penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan dalam penyelenggaraan nya.

Di Sultra, berdasarkan surat keputusan (SK) Gubernur nomor 248 tahun 2019, FLLAJ kini sudah melakukan sosialisasi di 17 Kabupaten dan Kota. Dan saat ini dua Kabupaten telah terbentuk dan sudah mulai melaksanakan tugasnya. Sedangkan di daerah lainnya masing dalam tahap proses pebentukan.

 

“Kita sudah lakukan sosialisasi di seluruh daerah, untuk saat ini baru Wakatobi dan Buton yang sudah terbentuk. Sedangkan Kabupaten lainnya masih tahap proses. Ini juga berdasarkan ” ungkap Sekertaris FLLAJ Provinsi Sultra, Awaluddin 24 November 2020.

Disebutkannya, tujuan dari pembentukan tersebut adalah untuk melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan, menyelenggarakan serta menyelesaikan masalah-masalah lalu lintas dan angkutan jalan di Sultra.

“Mengadakan rapat bulanan dan tiga bulanan untuk memantapkan aspek koordinasi serta membahas segala permasalahan yang muncul dan mencarikan jalan keluarnya secara proporsional,” ucapnya.

Lanjutnya, ikut terlibat secara aktif dalam setiap kegiatan perencanaan pembangunan (Musrembang) yang terkait dengan pembangunan bidang jalan, lalu lintas dan angkutan jalan. Selain itu juga menerima masukan dari masyarakat serta menyediakan informasi kepada publik.

Tak hanya itu, melakukan konsultasi publik untuk setiap kegiatan yang berdampak luas kepada masyarakat, melakukan monitoring, evaluasi dan memberikan rekomendasi atas kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan jalan, lalu lintas dan angkutan jalan.

“Dan yang terpenting adalah ini juga merupakan salah satu syarat untuk usulan dana alokasi khusu jalan,” pungkasnya. (Adv)

Anda mungkin juga berminat

Tulis Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.