Penegakan Supremasi Hukum Lemah, PT MLP dan Askon Terus Lakukan Dugaan Kejahatan Kehutanan

Kendari, Sultrapost.ID – PT Makmur Lestari Primatama (MLP) serta PT Astima Konstruksi (ASKON) rupanya masih terus melakukan aktivitas penambangannya di Desa Morombo Pantai, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara (Konut).

Meski pun aktivitas kedua perusahan yang berada di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Masempo Dale (MD) itu berada di kawasan hutan dan belum memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).

Menurut Sekjen SYLVA Indonesia, Andriansyah Husen bebasnya kedua perusahan itu mengeruk sumber daya alam di kawasan hutan tanpa IPPKH di karenakan lemahnya penegakan supremasi hukum di Sultra.

“Ini karena lemahnya penegakan supremasi hukum, sehingga MLP dan Askon semakin bebas melakukan aktivitasnya di kawasan hutan meski tidak memiliki IPPKH. Kalau pemerintah terutama instansi yang berwenang dan Kepolisian tegas, saya yakin MLP dan Askon tidak berani melakukan kejahatan kehutanan,” ungkapnya, Kamis 12 Desember 2019.

Akan tetapi, pemerintah serta kepolisian terkesan melakukan pembiaran atas dugaan kejahatan kehutanan yang di lakukan kedua perusahan tersebut.

“Seharusnya ini menjadi PR kita bersama, terutama instansi yang berwenang serta Polda Sultra. Sekarang berni tidak pemerintah serta Kepolisian mengusut tuntas terkait dugaan kejahatan kehutanan PT MLP dan Askon,” ucapnya.

Andriansyah mengaku akan mempresure terkait dugaan kejahatan pertambangan yang di lakukan PT MLP serta Askon.

“Saya menantang pihak perusahaan untuk hadir dan mentransparansikan perizinan di RDP yang akan digelar DPRD Sultra, mari kita buka bukaan data supaya masyarakat tahu siapa sebenarnya dalangnya,” tutupnya.

Selain melakukan aktivitas penambangan di kawasan hutan tanpa IPPKH, kedua perusahan itu juga sebelumnya telah di gugat oleh Kuasa Hukum PT MD, Andre Darmawan.

Gugatan itu di lakukan Lantaran kedua perusahaan tersebut melakukan penambangan tanpa izin dari PT MD selaku pemilik IUP.

“Mereka melakukan aktivitas di wilayah IUP MD, tanpa izin. Kami juga sudah mengajukan gugatan,” kata mantan aktivis Sultra itu.

Terkait kawasan hutan lanjut Andre, ia membenarkan jika wilayah IUP PT MD yang kini di keruk oleh MLP dan Askon belum memiliki IPPKH, sehingga itu apa yang dilakukan oleh keduanya telah merugikan kliennya puluhan miliar.

“Benar MD itu belum memiliki IPPKH, makanya klien saya belum melakukan aktivitas. Tapi MLP dan Askon justru menambang tanpa izin di kawasan hutan,” pungkasnya.

Laporan: Aidil

Anda mungkin juga berminat

Tulis Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.