Penerapan Prejudiciel Geschill Dalam Perkara Pidana Yang Mengandung Sengketa Hak Atas Tanah

Opini, Penulis : Jushriman, SH

Sultrapost.ID – Merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung PERMA) nomor 1 tahun 1956, sebagai berikut, pasal 1 apabila dalam pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertangguhkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu. 

Kemudian pada pasal 2, pertangguhan pemeriksaan perkara pidana, ini dapat sewaktu waktu dihentikan, apabila dianggap tidak perlu lagi. Sedangkan pasal 3 pengadilan dalam pemeriksaan perkara pidana tidak terikat oleh suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya suatu hak perdata tadi.

Selanjutnya dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 4 tahun 1980, dijelaskan tentang prejudiciel geschill yaitu, merupakan suatu question prejudicielle a l action dan ada yang merupakan suatu question prejudicielle au jugement.

Question Prejudicielle a l action adalah mengenai perbuatan perbuatan pidana tertentu yang disebut dalam KUHP (antara lain Pasal 284 KUHP);

Dalam hal ini diputuskan ketentuan perdata dulu sebelum dipertimbangkan penuntutan pidana. Question Prejudicielle au Jugement menyangkut permasalahan yang diatur dalam pasal 81 KUHP, pasal tersebut sekedar memberi kewenangan, bukan Kewajiban, kepada Hakim Pidana untuk menangguhkan pemeriksaan, menunggu putusan Hakim Perdata mengenai persengketannya. Diminta perhatian, bahwa andaikan Hakim hendak mempergunakan lembaga hukum ini, Hakim pidana tidak terikat pada putusan Hakim Perdata yang bersangkutan seperti dinyatakan dalam Peraturan Mahkamah Agung No.1 tahun 1956.

Berkait dengan Peraturan Mahkamah Agung PERMA) nomor 1 tahun 1956 dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 4 tahun 1980, dapat dipahami Prejudicieel geschil terbagi dua yaitu question prejudicielle a l action dan Question Prejudicielle au Jugement, jika kemudian dihubungkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), penerapan Question Prejudicielle a l action adalah mengenai perbuatan perbuatan pidana tertentu yang disebut dalam KUHP (antara lain Pasal 284 KUHP), sedangkan penerapan Question Prejudicielle au Jugement menyangkut permasalahan yang diatur dalam pasal 81 KUHP, pasal tersebut sekedar memberi kewenangan, bukan Kewajiban, kepada Hakim Pidana untuk menangguhkan pemeriksaan, menunggu putusan Hakim Perdata mengenai persengketannya.

Sehubungan dengan permasalahan perkara pidana yang mengandung sengketa hak atas tanah, Jaksa Agung dalam surat edarannya nomor : B-230/E/Ejp/01/2013 “tentang penanganan perkara tindak pidana umum yang obyeknya berupa tanah” mengutip isi dalam surat edaran tersebut pada pokoknya alasan Jaksa Agung mengeluarkan surat dimaksud : karena Kejaksaan Agung mendapatkan indikasi dimana kasus-kasus tanah yang sejatinya perdata dipaksakan dan direkayasa menjadi perkara pidana.

Pendapat Hukum Penulis

Bahwa sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung PERMA) nomor 1 tahun 1956 dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 4 tahun 1980, pada pokoknya Pengadilan dalam pemeriksaan perkara pidana tidak terikat oleh suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya suatu hak perdata.

Penulis dalam hal ini memahami hal tersebut sebagai prinsip kebebasan hakim dalam mengadili suatu perkara, namun dalam praktek hukum tentu ada hal yang patut diperhatikan yaitu dalam menentukan apakah terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan suatu tindak pidana terlebih dahulu harus dipastikan yaitu pasal yang didakwakan kepada terdakwa semua unsurnya telah terpenuhi secara sah, pengertian sah dalam hal ini tidak cukup dengan alat bukti surat tentang pemilik hak yang diajukan pelapor/korban, namun lebih dari itu dalam hal obyek hak terdapat sengketa (catatan : kedua/beberapa pihak saling memiliki alat bukti hak yang patut dan berdasar) maka sengketa dimaksud perlu diajukan terlebih dahulu di Pengadilan guna dilakukan pemeriksaan dalam ranah perdata dan selanjutnya diputuskan tentang siapa pemilik hak sebenarnya.

Salah satu contoh, sebagaimana pasal 167 ayat (1) KUHP, berikut ketentuannya, barang siapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 167 ayat (1) KUHP atau biasa dikenal dengan tindak pidana penyerobotan tanah, didalamnya menurut penulis ada beberapa unsur pasal yang perlu mendapatkan putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya suatu hak perdata, yaitu unsur melawan hukum dan unsur permintaan yang berhak.

Unsur melawan hukum sebagaimana perkembangannya, dimaknai sebagai perbuatan melawan peraturan perundang-undangan dan perbuatan melawan hak, selanjutnya masih dalam pasal dimaksud disebutkan permintaan yang berhak, oleh karena itu dalam hal ini dapat dimaknai perbuatan melawan hukum dimaksud adalah perbuatan melawan hak, sebagaimana pasal Pasal 167 ayat (1) KUHP, hak dimaksud adalah hak atas rumah, ruangan atau pekarangan tertutup, pekarangan tertutup dalam prakteknya dimaknai dengan sebidang tanah yang dipagari.

Oleh karena itu, apabila hendak memenuhi unsur dimaksud maka perlu dipastikan siapa pemilik hak atas sebidang tanah terlebih dahulu, untuk memastikan pemilik hak atas tanah dalam keadaan terdapat sengketa tidak cukup dibuktikan dengan alat bukti surat yang dimiliki oleh pelapor/korban, namun lebih dari itu dalam keadaan terdapat sengketa perlu diajukan terlebih dahulu di Pengadilan guna dilakukan pemeriksaan dalam ranah perdata dan selanjutnya diputuskan tentang siapa pemilik hak sebenarnya, guna memberikan kepastian hukum.

 

Anda mungkin juga berminat

Tulis Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.