Pengaspalan Jalan Lumba Lumba, Dinas PUPR Muna Diindikasi Langgar Perpres

Muna, Sultrapost.ID – Terkait pelaksanaan pekerjaan proyek pengaspalan di jalan Lumba Lumba, kecamatan Batalaiworu yang diswakelolah oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Muna, LSM GERAK Sultra mencium ada indikasi yang tidak beres.

Mengacu pada Perturan Presiden (Perpres) nomor 16 tahun 2018, yang diatur khusus dalam peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia nomor 8 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa, mekanisme pelaksanaannya diduga melanggar aturan. Hal itu ditegaskan oleh Nur Arduk dari LSM GERAK Sultra.

Sesuai Perpres tersebut, syarat barang/jasa yang bisa melalalui swakelola adalah barang/jasa yang dilihat dari segi nilai dan/atau sifatnya tidak diminati dan medan yang sulit dijangkau oleh pelaku usaha, semisal pemeliharaan rutin dalam skala kecil dan sederhana dan pengadaan barang/jasa lokasi terpencil/pulau terluar, dan lain lain.

“Pelaksanaan pengerjaan pengaspalan tersebut termasuk kegiatan dengan anggaran besar yang tak boleh diswakelolakan karena tidak masuk sebagai syarat swakelolah,” terang Arduk pada media ini, Selasa,19 Maret 2019.

Kemudian lanjut dia, desakan masyarakat mengenai pengaspalan tersebut tidak berdasar, pasalnya tidak tercantum dalam pedoman swakelolah yang ada pada Perpres nomor 8 tahun 2018 tentang pedoman swakelolah.

“Kemungkinan itu akal akalan Dinas PUPR yang terkesan memaksakan kegiatan pengerjaan pengaspalan itu untuk di swakelolahkan,” ungkapnya.

Perlu diketahui pengerjaan pengaspalan jalan Lumba Lumba menelan anggaran kurang lebih 700 juta rupiah dengan panjang 290 meter, lebar 7 meter dan ketebalan 5 cm.

Hingga berita ini ditayangkan, pihak dinas PUPR kabupaten Muna belum dapat dikonfirmasi.

Penulis: Ison

Anda mungkin juga berminat

Ruangan komen telah ditutup.