Pinjaman Turun, Amiadin Harap Porsi Untuk Kabaena Tidak Berkurang

Bombana, Sultrapost.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bombana, baru saja menggelar rapat paripurna dalam rangka mendengarkan pandangan umum fraksi fraksi terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD-P) tahun anggaran 2019, serta paripurna jawaban bupati Bombana atas pandangan umum fraksi fraksi beberapa waktu lalu.

Tentunya, pembahasan pun akan segera dilakukan. Salah satu item anggaran yang akan dibahas adalah terkait pinjaman Pemerintah Daerah (Pemda) Bombana di salah satu bank daerah di Pulau Jawa.

Menurut Wakil Ketua DPRD Bombana Amiadin, sebelumnya rencana pinjaman Pemda ke Bank Jawa Tengah (Jateng) adalah senilai 260 milyar, namun yang di setujui hanya sebesar 195 milyar. Olehnya itu dipastikan akan ada perubahan porsi anggaran disetiap item kegiatan yang telah direncanakan.

Di Pulau Kabaena sendiri, lanjut Amiadin menjelaskan, dalam APBD induk tahun 2019, porsi anggarannya dalam pinjaman itu senilai 35 milyar. Namun karena rencana pinjaman itu tidak di setujui semua, maka dimungkin akan ada perubahan atau pengurangan anggaran di APBD Perubahan.

“Kita berharap ke Pemda dalam hal ini Bupati, untuk tidak merubah porsi anggaran untuk Pulau Kabaena,” ucapnya, Jumat 6 September 2019.

Harapan politisi PPP (Partai Persatuan Pembangunan) ini agar tidak ada perubahan anggaran untuk Pulau Kabaena bukan tidak beralasan, katanya, kondisi jalan di Pulau Kabaena dibandingkan dengan daratan kabupaten Bombana sangat berbeda jauh, di Kabaena sangat memprihatinkan.

“Untuk pengaspalan, Kabaena mestinya harus di prioritaskan, karena kondisi akses jalan dari  Kabaena Timur, Kabaena Barat sampai Kabaena Selatan sangat memprihatinkan, perlu penanganan serius,” tutur Amiadin.

Ia meminta kepada wilayah lain, untuk tidak irih atau berpikiran lain dengan Pulau Kabaena, jika Pemda tetap memporsikan anggaran sebesar 35 milyar di perubahan APBD nanti, sebab wilayah lain seperti Rumbia dan Poleang telah dilengkapi fasilitas yang memadai, misalnya di Rumbia adalah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan di Poleang adalah Pasar.

“Saya harap Pemda tetap konsisten dengan apa yang telah disampaikan sebelumnya,” tutup Anggota DPRD Bombana ini, yang sebentar lagi memasuki empat periode.

Untuk diketahui, permintaan ini sejalan dengan salah satu rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) DPRD terhadap LKPJ Bupati Bombana tahun 2018, yang berbunyi: “Pansus LKPJ Bupati Bombana tahun anggaran 2018, merekomendasikan Pemerintah Daerah agar memberikan perhatian yang serius terhadap kondisi infrastruktur di kepulauan Kabaena”.

Laporan: Adi

Anda mungkin juga berminat

Tulis Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.