BannerDepan

PPKI Minta ESDM Tunda Penerbitan RKAB dan Kuota Penjualan 19 IUP di Sultra

 

Jakarta, Sultrapost.ID – Perkumpulan Pusat Kajian Isu (PPKI) meminta kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk menunda penerbitan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) dan kuota penjualan rati 19 perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Sulawesi Tenggara (Sultra).

Direktur PPKI, Icas Sarilimpu mengatakan 19 IUP tersebut diduga menjadi jalan tol mulusnya penambangan ilegal yang terjadi di tiga kabupaten yakni, Konawe Utara (Konut), Kolaka dan Kolaka Utara (Kolut), Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).

“Karena kita duga kuat terdapat jual beli dokumen untuk melapangkan jalannya aktivitas pertambangan ilegal. Untuk itu Kemeterian ESDM harus melakukan evaluasi terhadap 19 perusahan pemegang IUP tersebut dan menunda penerbitan RKAB serta kuota penjualan tahun 2023 sampai persoalan ini benar-benar telah dinyatakan selesai oleh pihak-pihak terkait,” tegasnya, Kamis 3 November 2022.

Lanjut Icas, parahnya para terduga penambang ilegal ini tidak memiliki kewajiban untuk reklamasi pasca tambang dan dana tanggung jawab bagi masyarakat lingkar tambang.

“Otomatis yang di dapat masyarakat lingkar tambang hanyalah dampak buruk dari aktivitas ilegal mereka. Lemahnya penegak hukum terhadap penambangan ilegal tersebut menimbulkan keraguan publik mengenai pemberantasan terhadap penambangan ilegal,” paparnya.

Dari sisi yuridis dan normatif Indonesia telah memiliki UU Nomor 3 Tahun 2021 tentang perubahan UU nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara.

Pada pasal 158 UU tersebut disebutkan
bahwa orang yang melakukan penambangan tanpa izin dipidana penjara paling lama 5 tahun dan didenda paling banyak Rp 100.000.000.000.

Diketahui, Perkumpulan Pusat Kajian Isu (PPKI) telah melaporkan dugaan kasus pertambangan ilegal di Konut, Kolaka serta Kolut seluas 1.158 hektar ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta Mabes Polri.

“Kita juga laporkan ke Komisi IV DPR RI, Komisi VII DPR RI, dan selanjutnya akan melaporkan ke Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” pungkasnya.

Laporan : Aidil

Anda mungkin juga berminat
Tulis Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.