Lima Tahun Berkarya, Dewan Periode 2014-2019 Tetapkan Puluhan Perda
BOMBANA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang melaksanakan fungsi-fungsi pemerintah daerah
Jelang Masa Akhir Jabatan, DPRD Bombana Periode 2014-2019 Tetap Konsisten Kawal Pembangunan
BOMBANA – Masa Bhakti anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bombana periode 2014-2019 akan berakhir pada bulan

Propemperda 2018, Dewan Sepakati Usulan Raperda APBD P dan 12 Perda Bombana

0
Bupati Bombana H Tafdil (kiri) dan Ketua DPRD Bombana Andi Firman, dalam Suasana Rapat Paripurna DPRD Bombana.
Kanan Atas: Ketua DPRD Bombana Andi Firman, SE.M.Si, Kiri Atas: Wakil Ketua I DPRD Bombana Drs. Ahmad Mujahid, Kanan Bawah: Wakil Ketua II DPRD Bombana Amiadin SH, Kiri Bawah: Sekretaris Dewan Drs. Alimuddin.

Bombana, Sultrapost.Id – Dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2018, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara (Sultra) menyepakati 12 buah rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Ke 12 Raperda ini merupakan regulasi yang dinilai menjadi instrumen untuk mendorong percepatan kemajuan sesuai dengan agenda prioritas pembangunan daerah kabupaten Bombana.

Ketua DPRD Bombana Andi Firman menegaskan bahwa 12 Raperda ini akan dibahas detail bersama unsur terkait pemerintah daerah.

“Propemperda ini akan dikaji secara mendalam bersama DPRD hingga menjadi sebuah Perda,” kata Andi Firman dalam rapat paripurna DPRD Bombana, Senin 24 September 2018.

Pada 12 Raperda ini terbagi atas 8 buah Raperda yang diusulkan Pemda serta satu usulan Raperda tambahan diluar dari Propemperda yang diajukan sebagai tindak lanjut dari ketentuan pasal 239 ayat (1) UU nomor 23 Tahun 2014 tentang retribusi layanan kesehatan yang dianggap prioritas di kabupaten Bombana.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana, H Burhanuddin. A.HS.Noy saat Menyerahkan Dokumen ke Ketua DPRD Bombana Andi Firman.

Selanjutnya, DPRD Bombana mengusulkan empat buah Raperda yang merupakan inisiatif dari sejumlah fraksi di DPRD Bombana.

Empat Raperda tersebut adalah pertama Raperda tentang penanggulangan kemiskinan. Kedua Raperda tentang bantuan hukum kepada masyarakat miskin. Selanjutnya Ketiga Raperda tentang Diniyah Takmiliyah, dan yang terakhir adalah Raperda tentang penamaan jalan.

Andi Firman mengatakan bahwa usulan yang termaktub dalam Raperda tersebut merupakan hasil dari pokok-pokok pikiran yang sebelumnya menjadi kendala di daerah itu. Kemudian, hasil pokok-pokok pikiran serta aspirasi yang tertampung selama ini dituangkan dalam Raperda.

“Tentunya, semua jenis Raperda yang diajukan itu adalah berangkat dari kendala dan kita akan kaji melalui beberapa fase demi terciptanya sinkronisasi hingga mewujudkan Perda yang tepat demi terwujudnya kesejahteraan dan kemajuan masyarakat di Bombana,” ujar Andi Firman saat memimpin rapat.

Suasana Rapat Pembahasan Perubahan APBD tahun anggaran 2018, diruang rapat DPRD Bombana.

Sedangkan Raperda yang diusulkan Pemda yakni pertama Raperda tentang sempadan jalan dan bangunan. Kedua, Raperda tentang sempadan sungai. Ketiga, Raperda tentang desa. Dan keempat, Raperda tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Kelima, Raperda tentang penyertaan modal ke Perusahaan Daerah Wonua Bombana. Ketujuh, Raperda tentang ruang terbuka hijau (RTH) dan kedelapan adalah Raperda tentang penyertaan modal pada Bank Sultra.

Selain itu pemda juga mengajukan tambahan satu Raperda yang dinilai sangat penting untuk dibahas bersama yakni penyesuaian dan penyempurnaan terhadap tarif Rumah Sakit merujuk pada peraturan Menteri Kesehatan nomor 65 tahun 2015 tentang pola tarif Nasional Rumah Sakit.

“Pemkab Bombana sangat memahami pentingnya Raperda ini bahkan sangat kami nantikan sebagai payung hukum dalam bentuk produk hukum daerah yang bersifat mengatur dan mengikat,” ucap Sekda Bombana Burhanuddin Hs Noy saat mewakili Bupati dalam paripurna pengusulan sejumlah Raperda tersebut.

Anggota DPRD Bombana bersama Pimpinan OPD saat Rapat Paripurna.

Pada kesempatan itu pula Burhanuddin menyampaikan terkait rancangan perubahan APBD tahun 2018 yang merupakan tindak lanjut dari nota kesepakatan antara Pemda dan DPRD dalam penetapan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Platform Anggaran (KUA-PPA).

“Untuk mendapat persetujuan bersama dalam RAPBD nantinya harus berpedoman pada aturan-aturan dalam kesepakatan dalam KUA PPA. Dilanjutkan melalui serangkaian proses pembahasan, mulai ditingkat internal eksekutif hingga dibahas bersama tim anggaran pemda dan DPRD,” kata Burhanuddin.

Mantan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sultra ini juga menungkapkan bahwa, kebijakan umum perubahan APBD tahun anggaran 2018 dan prioritas plafon anggaran (PPA), berpedoman pada Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah.

Dijelaskan pula, bahwa perubahan APBD tahun ini dilakukan, karena adanya perubahan asumsi dari perkembangan kondisi ril pada tahun anggaran berjalan yang disebabkan oleh perubahan pendapatan daerah dan pembiayaan daerah, yang berimplikasi pada perubahan belanja daerah.

Kemudian, pendapatan daerah baik dana perimbanagan dan lain-lain, pendapatan daerah yang sah, penyusunan pendapatan asli daerah yang mengalami peningkatan, belanja tidak langsung maupun belanja langsung mengalami penyesuaian, perubahan pendapatan dan belanja mengakibatkan perubahan pada aspek pembiayaan daearah dan keadaan yang menyebabkan perubahan kebijakan anggaran (capaian target kinerja) yang ditetapkan dalam dokumen kebijakan umum APBD.

Selanjutnya, masing masing fraksi di DPRD Bombana memberikan pandangan terkait pengajuan sejumlah Raperda tersebut.

Masing-masing fraksi yakni, fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), fraksi Partai Amanat Nasional (PAN Bersatu), fraksi Golkar Bersatu dan fraksi Perjuangan Restorasi Nurani menyetujui Raperda perubahan APBD dan Raperda  yang bersumber dari Pemkab Bombana tahun 2018.

Seperti pandangan umum fraksi PPP yang disampaikan oleh Makmur. Dimana pihaknya sangat mengapresiasi Pemerintah Daerah (Pemda) Baombana yang masih menganut prinsip optimalisasi, efisiensi efektifitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangannya.

“Kami tetap member support kepada Pemda atas segala upaya yang telah dilakukan demi kemajuan Bombana. Namun kami juga meminta kepada Pemda, agar dalam penerapan program nantinya, tetap memperhatikan asas keadilan dan pemerataan di tiga pilar di Kabupaten Bombana yakni, Rumbia, Poleang dan Kabaena,” ungkap Makmur.

Pria berkulit gelap ini menegaskan, dalam konteks tiga pilar itu, fraksi PPP akan selalu berdiri disisi pengawasan sebagai salah satu tugas DPRD. Begitu juga dengan Raperda yang bersumber dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bombana tahun 2018 ini. Dimana fraksi PPP akan selalu berada pada posisi nomor satu dalam hal dukungan.

Suasan Rapat Anggota DPRD Bombana.

“Dalam hal mendukung, kami akan selalu berada pada posisi nomor satu. Karena pada dasarnya, segala upaya yang bertujuan untuk perubahan bombana yang lebih baik kami akan selalu berada pada posisi nomor satu. Sehingga kami berharap agar pembahasannya dapat berjalan aman dan cepat,” tutupnya.

Begitu pula pandangan umum ketiga fraksi lainnya, juga menyetujui Raperda perubahan APBD dan Raperda  yang bersumber dari Pemkab Bombana tahun 2018.

Menjawab pandangan umum empat fraksi, Bupati Bombana melalui pidatonya yang disampaikan oleh Asisten I Setda Bombana Mahyudin, mengaku sangat berterima kasih atas persetujuan fraksi terhadap Raperda perubahan APBD dan Raperda yang bersumber dari Pemkab Bombana tahun 2018 ini.

“Secara umum seluruh fraksi menyetujui Raperda tersebut untuk dibahas bersama Pemda sebelum ditetapkan menjadi Perda sesuai dengan mekanisme. Meski pada umumnya seluruh fraksi menyoroti tentang penyesuaian target pendapatan daerah dan tambahan alokasi anggaran belanja dalam Raperda APBD tahun ini,” ujarnya.

Dijelaskannya, pada PAD yang terkait dengan penerimaan pajak daerah, khususnya pada beberapa pos pendapatan seperti, pajak bumi dan bangunan dalam APBD induk tahun ini, telah dimasukan. Namun setelah dilakukan pendataan ulang obyek pajak tersebut, baru dapat dilaksanakan Bulan September. Sehingga hasil pendapatan tersebut baru akan diberlakukan pada tahun 2019 nanti.

“Hal ini disebabkan, penerapan pajak yang langsung diterapkan di masyarakat membutuhkan tahapan sosialisasi. Sedangkan dari sisi pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, penyesuaian target dilakukan mengingat realisasi PAD dari pendapatan deviden pada Bank Sultra mengalami penurunan,” jelasnya.

Dikatakan, bahwa Pemda sependapat dengan pandangan umum fraksi yang menyampaikan agar perubahan anggaran belanja dibatasi beberapa criteria saja. Tentu mengedepankan asas manfaat dari program yang ditetapkan. (Pariwara/Adv)