Lima Tahun Berkarya, Dewan Periode 2014-2019 Tetapkan Puluhan Perda
BOMBANA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang melaksanakan fungsi-fungsi pemerintah daerah
Jelang Masa Akhir Jabatan, DPRD Bombana Periode 2014-2019 Tetap Konsisten Kawal Pembangunan
BOMBANA – Masa Bhakti anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bombana periode 2014-2019 akan berakhir pada bulan

PT BIG Tegaskan Tak Pernah Paksa Warga Jual Lahan

0
Foto Internet

Bombana, Sultrapost.ID – Site Opration Manager PT Bhisi Industry Grup (BIG), Dr. Abas mengaku heran atas pernyataan beberapa pihak yang menuding perusahaan telah memaksa masyarakat di Kecamatan Mataoleo, Kabupaten Bombana untuk menjual lahannya.

“Saya tegaskan tidak ada unsur pemaksaan. Saya juga heran unsur pemaksaannya dimana, sedangkan proses pembebasan dari target awal 730, saat ini telah disetujui oleh 717 masyarakat pemilik lahan,” ungkapnya, Minggu 26 Januari 2020.

Disebutkannya, lahan yang akan dibebaskan oleh PT BIG adalah 1000 hektar dengan proses dua tahap. Dimana tahap awal akan dibebaskan sebanyak 800 hektar dan 300 hektar ditahap kedua.

“Ditahap awal itu ada 730 orang yang memiliki lahan yang dijumlahkan memenuhi target tahap pertama yaitu 800 hektar. 730 pemilik lahan kemudian mau menandatangani MoU karena telah menerima kesepakatan dengan pihak perusahaan,” paparnya.

Kata dia, dalam proses pembebasan itu ada beberapa kesepakatan yang telah disetujui antara masyarakat dan perusahaan. Salah satunya ialah pemberian bonus uang tunai diluar harga lahan. Dan bonus tersebut bahkan telah diberikan kepada 730 pemilik lahan yang akan dibebaskan oleh perusahaan pabrik baja tersebut.

“Ada beberapa kesepakatan terhadap pemilik lahan, diantaranya pemberian biaya pendidikan kepada keluarga pemilik lahan bila perusahaan terlah berjalan, kemudian perusahaan menjamin keluarga mereka bekerja didalam perusahaan dan itu semua telah disetujui dan disepakati melalui MoU,” ucapnya.

Lanjut Abas namun dalam perjalanan ada pihak yang mengaku warga lokal yang disinyalir mempengaruhi masyarakat yang telah menandatangani MoU, sehingga dari jumlah 730 pemilik lahan, 40 pemilik lahan diantaranya enggan melanjutkan proses pembebasan.

“Mereka bukan menolak sebenarnya, hanya saja tidak melanjutkan komitmen awal. Karena kalau menolak pasti tidak tanda tangan MoU, bahkan sudah menerima bonus. Namun itu tidak membuat kami melepas 40 pemilik lahan tersebut,” katanya.

Perusahaan kemudian melakukan pertemuan kepada 40 pemiik lahan yang katanya menolak dan mengaku dipaksa menjual lahannya, untuk melakukam komunikasi kembali. Dan membuahkan hasil 30 pemilik lahan sudah setuju dan tersisa 13 pemilik lahan yang masih enggan melanjutkan proses pembebasan lahan.

“Untuk 13 pemilik lahan yang belum mau melepas lahannya kami terus lakukan komunikasi karena menurut kami mereka hanya dipengaruhi oknum yang mau mengambil keuntungan lebih dengan memanfaatkan masyarakat,” tutupnya.

Salah satu warga Kecamatan Mataoleo, Haerudin yang ditemui media ini mengaku tak pernah ada paksaan dari pihak manapun baik itu Pemkab Bombana maupun dari aparat untuk melapas lahannya kepada PT BIG. Dirinya menjual lahannya kepada perusahaan karena yakin investasi PT BIG dengan nilai Rp 36 triliun akan menjadikan Kecamatan Mataoleo sebagai daerah yang sejahtera.

“Ini potensi besar, kalau kita tidak manfaatkan kapan lagi. Kami berterima kasih kepada Pemkab Bombana terkhusus Bupati Bombana yang telah mengundang investor untuk mengubah Mataoleo menjadi lebih baik lagi. Saya juga mau sampaikan bahwa tidak ada itu yang paksa-paksa kita jual lahan, ini dari kemauan kita sendiri,” tutupnya.

Laporan: Aidil

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here