BannerDepan

PT GMS Diduga Jual Ore Melebihi Kuota, Ada Indikasi Keterlibatan Anggota DPRD Konsel

Kendari, Sultrapost.ID – PT Gerbang Multi Sejahtera (GMS) dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara (Sultra), oleh Gerakan Militansi Pemuda Sosialis (GMPS), Kamis 16 November 2023.

Perusahaan tambang yang beroperasi di Blok Amesiu, Desa Amesiu, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) itu dilaporkan atas dugaan penjualan Ore Nikel yang melebihi kuota Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) miliknya.

Jenderal Lapangan (Jendlap), Fajar menyebutkan pada tahun 2021 sampai dengan 2022, PT GMS memilik kuota RKAB sebanyak 1,2 juta MT. Namun pada Bulan Oktober 2022 perusahaan tersebut diduga melakukan penjualan melebihi kuotanya.

“Berdasarkan perhitungan, kami menemukan adanya kelebihan kuota penjualan sebesar 1.400.000 metrik ton,” ungkapnya.

Kata Fajar, penjualan Ore Nikel melebihi kuota RKAB itu tidak hanya melibatkan PT GMS, melainkan CV Nusantara Daya Jaya (NDJ) dan Syahbandar Lapuko hingga salah satu oknum anggota DPRD Konsel berinisial A.

“CV NDJ, Syahbandar Lapuko dan anggota DPRD inisial A, mereka yang harus bertanggung jawab dalam persoalan tersebut,” sebutnya.

Fajar menambahkan, selain persoalan penjualan Ore Nikel, PT GMS seharusnya tidak boleh beraktivitas berdasarkan beberapa putusan pengadilan.

Pada 16 Februari 2017 Pengadilan Tata Usaha Negeri (PTUN) Kendari, mengeluarkan putusan dengan nomor 27/6/2016/PTUN KDI, junto Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negeri (PTTUN) Makassar, nomor 95/8/2017/PT TUN MKS yang menyatakan surat putusan Bupati Konsel nomor 1245 Tahun 2011 tanggal 8 Agustus 2011 tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (OP) batal.

“Kemudian pada tanggal 27 Februari 2018, keluar putusan kasasi Mahkamah Agung nomor 29/K TUN/2018, serta penetapan eksekusi dengan Nomor 27/G/2016/PTUN-KDI tanggal, 12 Januari 2022 yang sampai saat ini belum ada penegakan hukum yang pasti dari putusan-putusan tersebut,” ucapnya.

Untuk itu, GMPS Sultra meminta kepada Kejati Sultra untuk segera melakukan pemeriksaan terhadap Direktur, KTT PT GMS dan Project Manager CV NDJ serta oknum anggota DPRD Konsel.

Hingga berita ini ditayangkan, Humas PT GMS Airin Sakoya yang dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp belum memberikan keterangan.

Laporan : Aidil

Anda mungkin juga berminat
Tulis Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.