PT MD Alami Kerugian Hingga Puluhan Miliar Akibat Penambangan Tanpa Izin

Kendari, Sultrapost.ID – Gugatan perdata yang diajukan oleh Kuasa Hukum PT Masempo Dale (MD), Andre Darmawan di Pengadilan Negeri (PN) Unaaha, 28 Maret 2019 lalu bukan tanpa alasan. Bagaimana tidak, aktivitas penambangan tanpa izin oleh PT Makmur Lestari Primatama (MLP) dan PT Astima Konstruksi (Askon) di Desa Morombo Pantai, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konut menyebabkan perusahaan milik kliennya itu mengalami kerugian puluhan miliar.

“Dalam melakukan aktivitas penambangan tanpa izin, kedua perusahaan tersebu tidak menggunakan dokumen milik PT MD melainkan menggunakan dokumen perusahaan lain saat melakukan pengapalan ore, sehingga perusahaan klien saya mengalami kerugian materil dan inmateril. Nah total kerugian yang kita tuntut itu sebesar 87 miliar, jadi 15 miliar kerugian inmateril dan 72 miliar kerugian materil,” ungkapnya.

Dijelaskanya, saat sidang nanti pihaknya akan meminta kepada pengadilan untuk mengeluarkan putusan penghentian sementara aktivitas seluruh perusahaan yang ada di dalam IUP PT MD, sampai ada keputusan dari pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

“Sementarakan di dalam IUP PT MD sudah ada surat dari Dinas ESDM Sultra, bahwa itu tidk boleha dulu ada kegiatan penambangan karena belum ada RKAB, KTT dan Jamreknya,” ucapnya.

Tak hanya dua perusahaan tersbut, tiga instansi pemerintah yang berwenang yakni Dinas ESDM Sultra, Dinas Kehutanan Sultra dan Syahbandar bakal digugat oleh Ketua Konggres Advokat Indonesia (KAI) Sultra itu.

“Inikan kita gugat bukan hanya PT MLP dan Askon saja, tapi Dinas ESDM, Khutanan dan syahbandar juga kita gugat. Ketiga instansi pemerintah ini kita gugat terkait adanya pembiaran. Karena kita sdah melapor kiri kanan ke mereka tapai tidak da tindakan tegas,” tegasnya

Sebab lanjutnya, selain menambang tanpa izin kedua perusahaan tersebut juga diduga telah melakukan pelanggaran pertambangan namun tak ada tindakan tegas dari ketiga instansi tersebut.

“Yang dilanggar disitu ada 3, tidak ada Jamreknya, RKAB, KTT dan dari kehutanan itu merka menambang di dalamm huatn tanpa ada IPPKH,” pungkasnya.

Laporan: Aidil

Anda mungkin juga berminat

Tulis Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.