PT Pernick Sultra Diduga Menambang Diatas Kawasan Hutan Tanpa IPPKH

 

Konut, Sultrapost.ID – PT Perninck Sultra di duga melakukan aktivitas penambangan di dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) tanpa memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).

Dugaan kejahatan kehutanan perusahaan tambang yang berada di Blok Boenaga, Kecamatan Lasolo Kepulauan, Kabupaten Konawe Utara (Konut) itu di beberkan oleh Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (AMPUH) Sultra.

Direktur AMPUH Sultra, Hendro Nilopo mengatakan dari hasil investigasi yang dilakukan, diketahui IUP PT Pernick Sultra berada dalam kawasna HPT. Sayangnya aktivitas perusahaan tersebut di duga tidak di lengkapi dengan IPPKH.

“Hal ini mestinya jadi perhatian serius, terkhusus bagi stake holder. Apalagi dugaan kejahatan perusahaan ini sudah pernah disuarakan di Dinas Kehutanan Sultra, tapi faktanya sampai saat ini belum juga ada penindakan yang dilakukan, begitu juga Polda Sultra, ada apa?” ungkapnya, 3 Maret 2021.

Lanjutnya, IPPKH adalah dokumen yang  wajib dimiliki bagi setiap pengusaha pertambangan sebelum melakukan kegiatan eksplorasi di kawasan hutan, sesuai dengan ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf g, Undang-undang (UU) nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

“Bicara soal IPPKH adalah dokumen yang wajib dimiliki bagi pengusaha tambang jika ingin melakukan aktivitas diatas kawasan hutan negara, tetapi sayangnya aturan ini seolah dipandang sebelah mata. Ditambah lagi lambatnya instansi terkait untuk melakukan penindakan,” ucapnya.

Pria yang akrab disapa Hendro ini juga menambahkan, selain di duga melanggar UU kehutanan, aktivitas penambangan PT Pernick Sultra telah menyalahi pasal 134 UU nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral Dan Batu Bara (Minerba).

Dimna di jelaskan bahwa kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan, sebelum memperoleh izin dari instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Kalau ditelisik bukan hanya UU Kehutanan yang dilanggar tetapi UU Minerba juga dilanggar, jadi justru aneh kalau perusahaan itu masih juga leluasa melakukan aktivitas pertambangannya,” tambahnya.

Untuk dirinya meminta kepada Instansi Terkait baik Dishut, ESDM Sultra serta Kepolisian untuk segera melakukan penyelidikan lebih lanjut dan penindakan terhadap pimpinan PT Pernick Sultra, atas dugaan penambangan ilegal (ilegal mining).

“Saya hanya inginkan ada penindakan kepada perusahaan-perusahaan yang tidak patuh terhadap itu juga sebagai bahwa masih adanya penegakkan supremasi hukum di Bumi Anoa, Sulawesi Tenggara ini,” tegasnya.

Laporan : Aidil

Anda mungkin juga berminat
Tulis Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.