PT Tiran Indonesia Diduga Langgar Aturan Ekspor Ore Nikel

Kendari, Sultrapost.ID – PT Tiran Indonesia (TI) yang beroprasi di Desa Lameruru, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara (Konut) diduga melanggar aturan pengiriman Ore Nikel keluar Negeri.

Hal tersebut disampaikan oleh Gerakan Pemuda Mahasiswa Konawe Utara (GPMKU) Sultra, saat menggelar akasi demonstrasi di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai TMP C Kendari dan DPRD Provinsi, Senin 23 Desember 2019.

Korlap GPMKU Sultra, Oscar Sumardin mengatakan PT Tiran di duga melanggar Peraturan Menteri (Permen) ESDM RI nomor 6 tahun 2017 tentang tata cara pemberian izin rekomendasi ekspor.

“Mereka melakukan ekspor yang dimana asal usul barang tersebut dari luar wilayah Konsesi IUP-nya, dan ini jelas melanggar Permen ESDM Nomor 6 Tahun 2017,” ungkapnya.

Dibeberkannya, untuk memenuhi target ekspor yang di berikan Kementerian ESDM RI, perusahan tersebut membeli Cargo ore di luar IUP-nya.

“PT Tiran mengangkut ore nikel hasil produksi PT Astima Konstruksi (ASKON) yang tidak lain adalah kontraktor mining di konsesi IUP PT Makmur Lestari Primatama (MLP), seementara PT Askon merupakan join operasional di PT Masempo Dalle,” ucapnya.

Ore yang telah dibeli kemudian diangkut dan dijual dengan cara mendatangkan kapal tongkang ke pelabuhan Jetty PT MLP, lalu di bongkar di Armada Vessel milik PT Tiran.

Parahnya kata dia, pihak Bea Cukai Kendari tak mengetahui asal usul barang ekspor PT Tiran. Pengawasan yang di lakukan hanya di Stokpile PT Tiran Indonesia itu sendiri. Padahal fakta di lapangan, perusahan itu telah melakukan pembelian ore nickel di PT ASKON untuk memenuhi kuota ekspor-nya.

“Kami sangat sayangkan pernyataan Steven selaku bagian Pengawasan Bea Cukai Kendari, yang mengatakan tidak mengetahui asal usul barang PT Tiran. Nah kami duga Bea Cukai Kendari membantu memanipulasi asal usul barang Eksport PT Tiran Indonesia,” ujarnya.

Untuk itu lanjut Oscar, pihaknya mendesak Bea Cukai Kendari beserta Instansi terkait untuk membentuk Tim Independent, guna mengaudit PT Tiran yang diduga kuat telah melanggar aturan kuota ekspor Nikel.

“Bea Cukai Kendari harus memastikan asal usul barang ekspor ore nickel PT Tiran serta turun ke lapangan melakukan Investigasi menyeluruh terkait aktivitas ekspor ore nickel PT Tiran Indonesia. Serta sudah seharusnya Gubernur Sultra untuk melakukan evaluasi atas penerbitan izin kuota ekspor dan aktivitas eksport ore nikel PT Tiran,” pintanya.

Tak hanya itu, GPMKU Sultra juga Mendesak DPRD Provinsi Sultra untuk segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait pelanggaran tersebut.

“Pernyataan ketua Komisi III Suwandi, bahwa 6 Januari mendatang akan melakukan RDP. Kami berharap selain Bea Cukai Kendari, Dinashub dan Dinas ESDM Sultra, Dirut PT Tiran juga diundang. Apabila dalam Kurun waktu 3×24 Jam tuntutan kami tidak segera dipenuhi maka kami akan melakukan demonstrasi dengan jumlah massa yang lebih besar,” pungkasnya.

Sementara itu, Marwan yang diketahui sebagai Kuasa Direksi PT Tiran yang di konfirmasi melalui Whatsapp-nya, tak memberi jawaban.

Laporan: Aidil

Anda mungkin juga berminat

Tulis Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.