PT VDNI, Investasi Asing yang Dipermudah Pemerintah Meski Diduga Tak Kantongi AMDAL

Kendari, Sultrapost.ID – PT Virtu Dragon Industri (VDNI) bisa jadi salah satu investasi besar di Sultra, yang di permudah oleh pemerintah. Sebab perusahan yang beroperasi di Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe ini di duga belum mengantongi dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) namun masih bebas melakukan aktivitasnya.

Hal itu diketahui setelah Konsorsium Mahasiswa dan Pemuda Sulawesi Tenggara melakukan unjuk rasa di Kantor DPRD Provinsi Sultra, Rabu 29 Januari 2020. Massa menuding perusahaan modal asing itu telah melakukan berbagai pelanggaran konstitusional yang salah satunya mengenai pelanggaran lingkungan.

Sulkarnain mengungkapkan, bahwa dokumen AMDAL PT VDNI belum selesai, namun perusahan tersebut bebas beroperasi tanpa ada tindakan tegas dari pemerintah.

“PT VDNI ini sepertinya salah satu Investasi Asing yang di permudah oleh pemerintah. Buktinya dokumen AMDAL-nya belum selesai, tapi bebas melakukan aktivitas. Parahnya hal ini justru dibiarkan begitu saja tanpa ada langkah tegas dari pemerintah,” ujarnya.

Kata Sulkarnain yang juga merupakan Ketua HMI Cabang Kendari itu, sikap pemerintah tentunya patut di pertanyakan karena sejak perusahaan ini berdiri, hingga kini pemerintah masih saja tutup mata seolah tidak mengetahui seluruh proses yang tidak wajar dipraktekkan Penanaman Modal Asing (PMA) itu.

“Mulai dari masuknya saja sudah tidak melalui mekanisme analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal). Nah yang terjadi saat ini adanya pembuangan limbah beracun dan berbahaya alias LB3 di jalanan,” ucapnya.

Mantan Kabid PAO ini juga menambahkan, hal lain yang menjadi persoalan serius di PT VDNI adalah fenomena kecelakaan kerja, yang belakangan marak terjadi di perusahaan tersebut. Parahnya lagi, para tenaga kerja yang mengalami kecelakan kerja ini tidak menjadi perhatian perusahaan.

“Ini terjadi kepada adik kandung saya sendiri. Dia mengalami kecelakaan kerja, tapi sampai saat ini tidak ada bentuk perhatian dari perusahaan,” tambahnya.

Menanggapi tuntutan aksi massa, Ketua Komisi III DPRD Provinsi Sultra, Suwandi Andi berjanji akan memanggil pihak PT. VDNI dan instansi terkait, guna meminta penjelasan terkait sejumlah persoalan yang disampaikan pengunjuk rasa.

Politisi PAN ini mengatakan, bahwa pihaknya akan mempertemukan kedua belah pihak melalui agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP), olehnya itu, Suwandi meminta kepada pengunjuk rasa agar bersedia hadir pada hearing nanti.

“Jadi, saya minta komitmen kawan-kawan (pengunjuk rasa) untuk biaa hadir dalam RDP nanti. Jangan hanya ramai saat ini, tapi tidak ada yang hadir ketika diundang RDP,” katanya.

Laporan: Aidil

Anda mungkin juga berminat

Tulis Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.