Raperda APBD Bombana 2019 Diparipurnakan

Bombana, Sultrapost.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bombana, kembali menggelar rapat paripurna. Rapat kali ini tentang penyampaian pidato pengantar bupati Bombana terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD kabupaten Bombana tahun 2019.

Dalam pidato itu, yang dibacakan oleh Wakil Bupati Bombana Johan Salim menyampaikan, pelaksanaan prioritas pembangunan daerah dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemkab tahun mendatang, lebih kepada peningkatan ekonomi yang didukung infrastruktur guna meningkatkan daya saing daerah menuju masyarakat sejehtera.

“Bertitik tolak pada prioritas pembangunan nasional, maka penyusunan RAPBD tahun 2019, tetap mengedepankan lima prioritas pembangunan daerah yang telah kita sepakati bersama dalam KUA-PPA,” ungkapnya, Senin 19 November 2018.

Johan menyebutkan, kelimanya yakni, peningkatan kualitas infrastruktur, peningkatan kualitas SDM, pembangunan ekonomi, revitalisasi pemda serta memanfaatkan pembangunan budaya masyarakat bombana. Namun untuk melaksanakan kelimanya itu ditahun 2019 mendatang kata dia, pihaknya menempuh beberapa kebijakan yang terkait dengan pendapatan dan belanja daerah.

“Langkah strategis yang kami lakukan diantaranya, mengefektikan pelaksanaan perdatentang pajak dan retribusi daerah, pembaharuan data base dan pemetaan potensi pajak daerah, mengoptimalkan jenis pendapatan melalui perbaikan administrasi da mengoptimalisasi pelayanan pajak dan retribusi, perluasan sumber-sumber penerimaan daerah dan melakukan kerjasama dalam mengelola aset daerah yang memiliki potensi menambah pendapatan,” jelasnya

Sementara itu pada sisi belanja daerah lanjutnya, pihaknya akan melakukan peningkatan kapasitas dan kapabilitas seluruh OPD, mengalokasikan anggaran untuk membiayai urusan wajib dan pilihan daerah, kemudian penyelesaian pendanaan beberapa kegiatan strategis, penyediaan anggaran untuk mendukung upaya pemerintah dalam pengentasan kemiakinan dan stimulasi pertumbuhan ekonomi disektor ril, terutama sektor pertanian dan perikanan.

Mantan wakil ketua DPRD Bombana periode 1999-2014 itu juga menambahkan, selain dari beberapa kebijakan yang disebutkannya, rupanya peningkatan alokasi belanja publik dari total belanja daerah menjadi ketentuan yang tetap harus mendapat perhatian.

“Idealnya belanja publik harus lebih diutamakan dibanding dengan belanja aparatur. Karena pengalokasian anggaran yang mengarah pada belanja publik, tidak hanya terkait dengan belanja modal, namun juga dilakukan pada belanja barang dan jasa,” ucapnya.

Usai pidato pengantar bupati Bombana dibacakan, dan dilanjutkan dengan agenda rapat selanjutnya, rapatpun ditutup oleh Ketua DPRD Bombana Andi Firman.

Laporan: Aidil

Anda mungkin juga berminat

Ruangan komen telah ditutup.