BannerDepan

Selain Lindungi Hak Pilih Warga, KPUD Bombana Juga Bakal Tertibkan Data Anomali

Bombana, Sultrapost.id – Dalam rangka mensukseskan Gerakan Melindungi Hak Pemilih (GMHP) yang dilaksanakan mulai 1 sampai 28 Oktober 2018, seluruh komisioner Komisi Pemilihan Umum Derah (KPUD) Bombana, akan segera turun di masing-masing Daerah Pemilihan (Dapil) di Kabupaten Bombana untuk memastikan agar masyarakat wajib pilih tidak kehilangan hak pilihnya.

Salah satu anggota komisioner KPUD Bombana, Abdi Mahatma R saat ditemui di ruangannya, Selasa 9 Oktober 2018 mengatakan, progres utama dari GMHP adalah untuk memastikan masyarakat tidak kehilangan hak pilihnya pada Pemilu 2019 mendatang.

“Kategori wajib pilih itu kan usia 17 tahun atau sudah menikah. Bisa saja yang usia 17 tahun atau yang sudah menikah itu belum memiliki e-KTP. Nah inilah yang menjadi progres utama kami, makanya ada GMHP. ” ungkapnya.

Selain melindungi hak pilih masyarakat, KPUD Bombana juga akan memeriksa kembali kesesuaian data pemilih, untuk memastikan ada tidaknya data anomali atau data pemilih yang masih bermasalah.

“Berdasarkan data anomali yang di berikan Mendagri, maka kami akan mengecek kembali elemen data pemilih yang tidak cukup atau tidak sesuai. Misalnya di NIK e-KTP-nya kurang, ada nama yang sama dalam satu tempat atau warga yang sudah pindah tapi dia terdapat di tempatnya yang lama. Nah inilah yang akan kita cek kesesuaian datanya,” jelasnya.

Ketika dalam pengecekan tersebut lanjutnya, ditemukan data anomali maka Panitia Pemungutan Suara (PPS) akan langsung berkoordinasi dengan pemerintahan setempat agar data warga tersebut segera diperbaiki.

“Jadi kalau kita temukan, PPS akan mengecek dan langsung berkoordinasi dengan pemerintah setempat, entah Pemerintah Desa (Pemdes) atau langsung ke Dukcapil. Selain itu kita juga akan melihat seperti apa kerja dari PPK dan PPS. Saya akan sendiri akan turun di Kabaena, Kamis nanti,” ujarnya.

Untuk itu ia berharap kepada masyarakat wajib pilih yang merasa belum memiliki e-KTP untuk segera melapor ke PPS atau ke Pemdes. Begitu juga kepada pemerintah agar dapat membantu KPUD, menghimbau masyarakat melaporkan datanya. Karena tugas tersebut tidak hanya dilakukan oleh KPUD saja.

Laporan: Aidil

Anda mungkin juga berminat

Ruangan komen telah ditutup.