BannerDepan

Soal Anggaran Swakelola IPPKH Bendungan Pelosika, Ini Penjelasan BPKHTL Kendari

Kendari, Sultrapost.ID – Kepala Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan (BPKHTL) Wilayah XXII Kendari, Pernando Sinabutar buka suara soal laporan Aliansi Mahasiswa Pemerhati Lingkungan (AMPLK) Sultra di Kejaksaan Tinggi (Kejati), terkait dugaan penyelewengan anggaran Swakelola IPPKH Bendungan Pelosika, di Kabupaten Kolaka Timur (Koltim).

“Jadi Supervisi itu yang laksanakan BPKHTL Kendari bersama Dinas Kehutanan Sultra, biayanya dari BWS. Ternyata biaya yang dikeluarkan oleh BWS tidak sesuai dengan kaidah peraturan di bidang keuangan, jadi kami mengembalikan ke BWS karena kami berpikir anggaran yang kami terima tidak  sesuai aturan, kemudian BWS lah yang mengembalikan uangnya ke kas negara. Jadi yang dipersoalkan itu salahnya dimana,” ucapnya, Rabu 25 Oktober 2023.

Pernando menjelasakan, Bendungan Pelosika telah memiliki persetujuan berusaha PPKH sesuai dengan keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Nomor SK. 341/MENLHK/SETJEN/PLA.0/8/2020 tanggal 24 Agustus 2020 a.n. Kementerian Pekerkerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dalam hal ini BWS Sulawesi IV Kendari melalui Satuan Kerja Pengadaan Tanah.

“Diurus tata batas tanggal 10 Maret 2021 dengan diterbitkan Rencana Penataan Batas (RPB) oleh Pusat. Lanjut ditetapkan Instruksi Kerja tanggal 15 November 2021. Nah, BWS Sulawesi IV Kendari baru melaksanakan tata batas Tahun 2022 dengan biaya sendiri menggunakan konsultan yaitu PT Aditya Engineering Consultant,” bebernya.

Selanjutnya, BPKHTL Wilayah XXII Kendari melakukan supervisi tanggal 20 Agustus 2022, dan supervisi ulang tanggal 7 April 2023. Pernando tak menampik jika dalam prosesnya ada yang belum sesuai, termasuk sumber anggarannya yang tidak sesuai peraturan perundangan di bidang keuangan.

“Saya tegaskan sekali lagi bahwa, yang mengembalikan ke kas negara itu bukan BPKHTL Wilayah XXII, tapi BWS. Sedangkan terkait kenapa dilaksanakan Tahun 2022, sementara SK-nya tahun 2020, silahkan ditanyakan ke BWS Sulawesi IV Kendari, dan bagaimana anggaran pelaksanaannya, tanyakan juga ke BWS Sulawesi IV Kendari. BPKHTL Wilayah XXII Kendari tidak ada urusan dengan anggaran pelaksanaan tata batasnya, termasuk pengurusan proyek tersebut,” pungkasnya.

Laporan : Aidil

Tulis Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.