BannerDepan

Soal Kekosongan Jabatan Wakil Wali Kota, FRPD Kendari Duga Terjadi Monopoli Jabatan

Kendari, Sultrapost.ID – Sejak Sulkrnain resmi dilantik sebagai Wali Kota Kendari menggantikan Adriatma Dwi Putra (ADP) yang terjerat kasus hukum, jabatan wakil wali kota hingga kini masih kosong.

Padahal dua partai koalisi sudah mengusulkan masing-masing satu nama yaitu Siska Karnia dari Partai Amanat Nasional (PAN) dan Rahman Tawulo dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk mengisi kekosongan jabatan wakil Wali Kota Kendari.

Hal tersebut pun memunculkan dugaan dari Forum Rakyat Peduli Demokrasi (FRPD) Kota Kendari, tentang adanya monopoli jabatan yang terselubung, terstruktur dan masif untuk kepentingan pribadi, kelompok dan golongan. Sebab Sulkarnain dinilai acuh dan terkesan mengulur-ulur waktu terkait dengan kekosongan jabatan tersebut.

Jenderal Lapangan (Jenlap) Alfian Pradana Liambo, dalam orasinya saat berdemonstrasi di Kantor Wali Kota Kendari, Jumat 3 Mei 2019 menjelaskan, sejak dilantik pada tanggal 22 Januari 2019 kemarin, hingga saat ini jabatan wakil wali kota di biarkan kosong.

“Padahal sebelumnya partai koalisi PAN, PKS dan PKB telah menyepakati, memutuskn dan menetapkan Siska Karnia dan Rahman Tawulo sebagai calon wakil wali kota. Namun sampai hari ini rekomendasi dari partai koalisi itu masih tersandera di meja wali kota,” pungkasnya.

Kondisi itu pun seolah menjadi magnet untuk kepentingan tertentu. Sehingga menimbulkan polemik berkepanjangan, yang berdampak terhadap pelayanan pemerintahan. Sebab rekomendasi dari tiga partai pengusung pun seolah diacuhkan oleh Sulkarnain.

“Partai pengusung ada tiga, dan dua diantaranya sudah mengusulkan nama. Harusnya setelah dilantik segera membuat surat ke DPRD untuk segera menyelesiakan persoalan wakil wali kota,” ucap Songo.

Untuk itu lanjut mantan Ketua Cabang HMI Kota Kendari itu pihaknya mendesak wali kota untuk segera menindaklanjuti rekomendasi partai, sekaligus menghentikan aktivitas politis monopoli terselubung.

“Apa bila dalam kurun waktu 3×24 jam tidak dilaksanakan, maka jangan salahkan kami,” pungkasnya.

Suasana pertemuan antara FRPD dan Wali Kota Kendari

Sementara itu wali kota Kendari, Sulkarnain saat menemui para demonstran mengatakan dalam menentukan pengganti wakil wali kota, tentunya harus merujuk pada aturan dan UU.

“Salah satu partai pengusung yakni PKS belum clear atau belum menyelesaikan proses pengajuan. Selama itu belum tuntas saya tidak akan mengambil sikap. Saya menunggu langkah penuntasan dari partai pengusung. Mari kita saling hormati dan menghargai proses di masing masing organisasi,” jelasnya.

Menurutnya, yang terpenting adalah mengawal kualitas dari para calon-calon wakil wali kota yang di usung.

“Kalau saya perlu dilakukan uji publik untuk posisi wakil walikota. Sepeti dulunya saya dan pak ADP 6 Bulan uji publik,” pungkasnya.

Laporan: Aidil

Anda mungkin juga berminat
Tulis Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.