BannerDepan

Soal LPSDK, Bawaslu Sultra Warning Peserta Pemilu Patuhi Aturan 

Kendari, Sultrapost.ID – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sultra mengingatkan kepada peserta pemilu 2019 untuk terus mematuhi aturan.

Terutama mengenai Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), sesuai dengan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 29 tahun 2018 tentang Pengawasan Dana Kampanye.

Pimpinan Bawaslu Sultra Kordiv Penyelesaian Sengketa Bahari mengatakan, sesuai dengan Pasal 14 Perbawaslu Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Dana Kampanye, Pengawas Pemilu melakukan pengawasan terhadap LPSDK sesuai dengan tingkatannya.

Diantaranya, sambungnya, memastikan kepatuhan pelaporan, ketepatan waktu pelaporan, penerimaan dana kampanye tidak bersumber dari yang tidak dilarang, memastikan terkait kelebihan sumbangan dan memeriksa kelengkapan laporan.

“Selain itu juga, kami dipengawas pemilu ikut memeriksa kesesuaian dengan laporan, memeriksa identitas pemberian sumbangan,  kesesuaian sumbangan dengan jumlah nominal batasan dana kampanye serta memeriksa bukti laporan penerimaan sumbangan dana kampanye, ” katanya.

Dikatakannya, pengawasan sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan cara mendapatkan dan memeriksa dokumen dan pengawasan secara langsung.

Bahari menegaskan, LPSDK wajib dilaporkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU)  masing-masing diseluruh kabupaten/kota se-Sultra sesuai dengan jadwan yang telah ditentukan. Pelaporan itu, dilakukan masing-masing Calon Anggota Legislatif (Caleg) yang secara kolektif dilakukan oleh partai politik.

“Peserta pemilu dalam hal ini Caleg wajib melaporkan LPSDK kepada KPU setempat pada tanggal 2 Januari 2019 mendatang. Apabila ada caleg yang tidak melaporkan LPSDK dan salah melaporkan LPSDK, akan menerima konsekuensinya, ” tegasnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, terkait hal itu, sebelumnya Bawaslu Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 2098 hal Penyampaian Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Peserta Pemilu 2019 kepada Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Pimpinan Parpol Peserta Pemilu, Calon Anggota DPD

“LPSDK akan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). Apabila dalam audit tersebut, KAP menemukan kejanggalan atas LPSDK yang dilaporkan caleg maka caleg siap menerima konsekuensinya, ” jelasnya.

Dirinya juga mengimbau kepada para pengawas pemilu ditingkat bawah dalam hal ini Bawaslu kabupaten dan kota se-Sultra untuk terus bekerja sama dalam hal melakukan pengawasan. Hal itu, dilakukan demi kelancaran Pemilu 2019 mendatang.

“Kami selaku pimpinan Bawaslu Sultra terus mengingatkan kepada Bawaslu kabupaten/kota dan jajarannya untuk terus tetap istiqomah dalam melakukan pengawasan, ” pungkasnya.

Laporan: Aidil

Anda mungkin juga berminat

Ruangan komen telah ditutup.