BannerDepan

Soal SKB Mendagri, Menpan RB, dan BKN, KAHMI Bombana Curiga BKPSDM Tebang Pilih

Bombana, Sultrapost.id – Hingga kini Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bombana,  belum menyerahkan nama-nama ASN yang terlibat kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan telah berkekuatan hukum tetap ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Pihak BKPSDM Bombana melalui Kasubbid Evaluasi Kinerja dan Penghargaan, Zulfadli Said, yang coba di konfirmasi, mengaku belum mengetahui siapa saja nama-nama ASN terpidana kasus korupsi itu.

“Kalau masalah administrasi memang kewenangan kita. Tapi karena ini persoalan hukum, jadi yang menangani itu bagian hukum. Kita masih menunggu nama-nama tersebut dari mereka,” ungkapnya, Rabu 31 Oktober 2018.

Meski belum mengetahui nama-nama ASN tersebut, namun jumlah terpidana kasus korupsi yang masih aktif itu disebutkannya berjumlah 10 orang.

“Ada sekitar 10 orang. Tapi kita kan tidak bisa langsung begitu saja, kita harus liat dulu putusannya dari pengadilan. Dan itu tugasnya bagian hukum,” tutupnya.

Hal itupun menimbulkan kecurigaan adanya tebang pilih yang dilakukan oleh BKPSDM, dalam melaksanakan Surat Keputusan Bersama (SKB) yang telah ditandatangani, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Syafruddin dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana terkait sanksi pemecatan bagi ASN terpidana korupsi.

Ketua KAHMI Bombana, Munawar

Seperti yang di ungkapkan oleh Ketua Korps Alumni HMI (KAHMI) Bombana, Munawar. Kata dia, jika BKPSDM serius dalam melaksanakan SKB tersebut, tentunya tidak hanya dua ASN yang dikenakan sanksi pemecatan. Sebab,  masih ada sejumlah ASN terpidana korupsi lainnya yang masih aktif.

“Kalau memang BKPSDM serius untuk melaksanakan SKB itu, pasti nama-nama terpidana itu sudah diserahkan. Jangan hanya dua ASN saja yang terkena sanksi pemecatan baru-baru ini. Sedangkan terpidana lainnya sampai saat ini masih aktif. Jangan-jangan ada tebang pilih,” tegasnya, Sabtu 3 November 2018.

Untuk itu lanjut mantan aktivis Sultra itu, pihaknya akan mengawal persoalan tersebut. Agar tidak ada tebang pilih dalam melaksanakan SKB itu.

Laporan: Aidil

 

Anda mungkin juga berminat

Ruangan komen telah ditutup.