SYLVA Indonesia Minta Ketua DPRD Provinsi dan Kapolda Sultra Mudur

Kendari, Sultrapost.ID – SYLVA Indonesia kembali menggelar aksi unjuk rasa (Unras) di Kantor DPRD Provinsi Sultra, Selasa 18 Februari 2020. Kali ini massa menuntut Ketua DPRD Provinsi serta Kapolda Sultra, mundur dari jabatannya.

Tuntutan mundur dari jabatan dua unsur pimpinan tersebut di lakukan lantaran, dianggap tak mampu menyelesaikan dan menuntaskan kasus dugaan kejahatan kehutanan PT MD dan PT MLP serta kasus pembacokan mahasiswa kehutanan UHO.

Sekjen SYLVA Indonesia, Andriansyah Husen mengatakan sampai hari ini kasus dugaan kejahatan lingkungan dan kehutanan serta pembacokan terhadap Ikzan tak kunjung ada kejelasan.

“Kami minta Ketua DPRD serta Polda Sultra mundur dari jabatan mereka, karena kami anggap mereka tak mampu menyelesaikan persoalan dugaan kejahatan lingkungan dan kehutanan PT MD dan MLP serta kasus pembacokan terhadap saudara kami Ikzan,” tegasnya.

Dirinya mengaku geram dengan sikap DPRD Provinsi yang sampai hari ini tak kunjung menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait kasus dugaan kejahatan lingkungan dan kehutanan PT MD dan MLP.

“Kami tidak tahu apa alasan DPRD Provinsi, hingga hari ini tak kunjung mengelar RDP. Padahal Laporan kami sudah masuk sejak beberapa bulan lalu,” ungkapnya.

Begitu pula penaganan kasus pembacokan terhadap Ikzan oleh orang tak di kenal yang juga sampai saat ini tak ada kejelasan. Padahal, Dirkrimum Polda Sultra telah mengantongi identitas kedua pelaku.

“Jelas sekali Dirkrimum Polda Sultra kemarin mengatakan sudah mengantongi indentitas mereka, tapi kenapa sampai hari ini mereka belum di tangkap. Bahkan penanganannya pun tidak ada kejelasan. Seolah di diamkan kasus ini,” ujarnya.

Untuk itu, pihaknya menuntut agar Ketua DPRD Provinsi serta Kapolda Sultra untuk segera turun dari jabatannya, karena di anggap tak mampu menyelesaikan persolan tersebut.

Sementara itu, anggota Komisi III DPRD Provinsi Sultra, Sudirman saat menemui massa aksi mengaku akan segera menggelar RDP.

Anggota Komisi III DPRD Provinsi Sultra, Sudirman

“Paling lambat tanggal 7 Maret 2020, kita akan gelar RDP. Kami akan panggil Instansi terkait serta Polda Sultra,” ucapnya.

Dirinya juga mengakui, bahwa hampi seluruh Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang ada di Sultra melakukan kesalahan.

“Ada 286 IUP yang beroperasi di Sultra dan hampir semua melakukan kesalahan,” tutupnya.

Laporan: Aidil

Anda mungkin juga berminat

Tulis Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.