Tak Miliki RKAB, PT PLM Kelabui ESDM Sultra Soal Aktivitasnya

Kendari, Sultrapost.ID – PT Panca Logam Makmur (PLM) rupanya lihai juga mengelabui Dinas Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) Provinsi Sultra, agar dugaan aktivitas ilegal miningnya tak diketahui.

Kepada ESDM perusahaan tersebut menuding jika aktivitas penambangan emas yang selama ini terjadi di Desa Wumbubangka, Kecamatan Rarowatu Utara, Bombana itu dilakukan oleh masyarakat.

Hal itu di sampaikan oleh salah seorang staf Inspektur Tambang ESDM Sultra, Safar saat menemui demonstran dari Konsorsium Pemerhati Investasi dan Lingkungan Hidup (KPILH) Sultra, Jumat 20 Desember 2019.

Kata Safar, saat melakukan peninjauan di PT PLM pada Bulan Maret lalu, perusahaan mengaku jika yang melakukan penambangan di lokasi tersebut adalah masyarakat.

“Bulan Maret lalu kita sudah lakukan peninjauan di PT PLM. Perusahaan mengaku bahwa yang menambang itu adalah masyarakat,” ucapnya.

Saat itu lanjut Safar, pihaknya tengah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap perusahaan tersebut agar segera menyelesaikan segala kewajibannya khususnya Rencana Kegiatan Anggaran Biaya (RKAB).

“Bulan Maret kemarin itu kan masih musimnya pengurusan RKAB, tapi kemarin mereka terkendala soal perizinannya. Setelah berjalannya waktu PT PLM itu tidak ada progres, makanya kita sempat panggil dan berikan surat peringatan,” ungkapnya.

Ironisnya, sampai saat ini pun PT PLM belum memiliki RKAB, sementara perusahaan tersebut masih bebas beraktivitas dengan menyebut masyarakat sebagai penambang, agar dugaan aktivitas ilegal miningnya tak di ketahui.

Koordinator KPILH Sultra, Ilham Nur Baco mengatakan bahwa apa yang di sampaikan oleh pihak perusahaan tidak benar.

“Ini upaya PT PLM untuk menutupi kejahatan pertambangannya. Karena sampai saat ini mereka belum memiliki RKAB. Jangankan RKAB, IUP-nya saja itu melanggar UU,” ujarnya.

Dibeberkannya, perusahan menggunakan masyarakat dengan cara bermitra. Dimana setiap mitra di wajibkan menyetor hingga ratusan juta. Hal ini sengaja di lakukan agar pelanggarannya tidak diketahui.

“Sapai sekarang mereka belum memiliki RKAB bahkan KTT-nya saja tidak ada. Jadi untuk menutupinya, mereka menggunakan masyarakat seolah perusahaan tersebut belum menambang. Padahal setiap masyarakat yang bermitra di wajibkan membayar hingga Rp 120 Juta,” tutupnya.

Sementara itu, Kepala Difisi Porsonalia dan Keamanan PT. PLM, Jamal yang di konfirmasi melalui pesan di via Whatsapp-nya enggan memberi jawaban. Ia meminta awak sultrapost.ID melakukan konfirmasi ke Kabag Humas, Danil.

“Saya lagi menuju Kendari pak. Lebih tegasnya coba bapak hubungi pak Danil,” pintanya.

Sayangnya, Kabag Humas yang di konfirmasi melalui pesan di Whatsapp-nya juga tak memberi jawaban.

Laporan: Aidil

Anda mungkin juga berminat

Tulis Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.