BannerDepan

Terindikasi Melakukan Pelangaran, PT AFN dan Pemda Konut di Lapor ke Kementrian LHK dan Ombudsman

Konut, Sultrapost.ID – Hadirnya PT Aman Fortuna (AFN) di Kabupaten Konawe Utara (Konut) diharapkan mampu meningkatkan ekonomi dan kemajuan daerah.

Sayangnya, harapan masyarakat didua Kecamatan yakni Asera dan Oheo kepada perusahaan perkebunan tebu itu justru berbanding terbalik. PT AFN terindikasi melakukan berbagai perbuatan melawan hukum.

Sekertaris Umum (Sekum) Himpunan Pemuda, Pelajar dan Mahasiswa (HIPPMA) Konut Oscar Sumardin, kepada Sultrapost.ID, 19 Mei 2019 menyebutkan, lahan yang digunakan PT AFN seluas kurang lebih 17.000 Hektar, sebagian besar masih berstatus kawasan hutan lindung.

“Secara operasional belum diketahui letak titik koordinat termasuk batas administratif antara Kabupaten Konawe dan Kabupaten Konut,” ungkapnya.

Parahnya kata dia, perusahaan tersebut sudah melakukan aktifitas pembukaan jalan, mulai dari Desa Tadoloiyo, Kecamatan Oheo menuju Kampung Tua Asera Kecamatan Asera.

“Termasuk melakukan kegiatan pembibitan tebu dan pengolahan batu (suplit) di wilayah Wakuro, Desa Tadoloiyo dalam wilayah yang masih berstatus sebagai Kawasan Hutan Lindung,” bebernya.

Mulusnya aktivitas PT AFN didalam kawasan hutan lindung lanjutnya, tidak terlepas dari kerja sama Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Konut.

“PT AFN bersama-sama dengan pemda Konut, secar semena-mena, terstruktur, sistematis dan massif terindikasi melalukan perbuatan Melawan hukum yang merugikan Masyarakat,” ucapnya.

Untuk itu pihaknya telah melaporkan kasus tersebut ke Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI. Bahkan pada 26 Maret 2019 kemarin telah dilakukan verifikasi lapangan oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK).

“Tanggal 8 Mey 2019 kemarin status pengaduan kami telah selesai dan kini telah masuk keranah penegakan hukum pidana, dengan Rincian Pengaduan Nomor #190211,” ujarnya.

Tak hanya ke Kementrian Lingkungan Hidup, HIPPMA Konut juga melaporkan PT AFN ke Ombudsman RI perwakilan Sultra 22 Januari 2019 lalu.

“Tanggal 28 April kemarin, kami telah menerima surat tembusan Ombudsman RI, perihal permintaan data yang ditujukan kepada bupati Konut dengan Nomor 0075/SRT/0022.2019/PW.28-04/IV/2019. Adapun dalam isi surat tersebut untuk kepentingan pemeriksaan Bupati Konawe Utara diminta untuk menyampaikan 23 salinan Dokumen,” tutupnya.

Laporan: Aidil

Anda mungkin juga berminat
Tulis Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.