BannerDepan

Tetap Beraktivitas, Poros Keadilan Tegaskan Tersus II PT Cinta Jaya Ilegal

 

Kendari, Sultrapost.ID – DPW Poros Keadilan Sultra menegaskan jika Terminal Khusus II milik PT Cinta Jaya yang berlokasi di Blok Mandiodo, Konawe Utara (Konut) adalah ilegal.

Ketua DPW Poros Keadilan Sultra, Dedy Walengke mengatakan berdasarkan surat dari Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Kelas III Molawe, Tersus perusahan tambang tersebut belum memiliki Izin pembangunan dan operasional.

“Surat KUPP Kelas III Moloawe bernomor UM.003/02/VII/UPP.Mlw-22 tertanggal 2 Agustus 2022, menyatakan jika Tersus PT Cinta Jaya II itu tidak memiliki izin pembangunan dan operasional,” ungkapnya, Selasa 5 September 2022.

Lanjutnya, dalam surat tersebut PT Cinta Jaya di minta untuk segera mengurus penetapan pemenuhan penyesuaian izin/komersial operasional Tersus, agar dapat terkafer di dalam satu izin operasional dengan Tersus I miliknya.

“Bahkan dalam surat itu dengan tegas meminta pihak perusahaan untuk menghentikan segala bentuk aktivitas bongkar muatnya, sampai legalitas terpenuhi,” ucapnya.

Parahnya kata dia, PT Cinta Jaya mengabaikan sura tersebut. Pihak perusahan justru masih bebas melakukan aktivitas bongkar muat di Tersus Ilegal tersebut. Dari pantaun mereka terdapat aktivitas pengisian ore nikel pada beberapa tongkang seperti Tongkang Haniqa, Asia Perdana, Nelly 66, Ferry 9, Bukit Emas 3006, Eti 3301, & Golden Way 3325.

“Perusahaan ini cukup bandel. Bahkan dengan surat yang dikeluarkan KUPP Molawe masih berani melakukan bongkar muat ore nikel,” ujarnya.

Lanjutnya, belum lagi persoalan izin lingkungan pembangunan Jetty II PT Cinta Jaya. Dimana dari data ata yang berhasil dihimpun, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sultra menyatakan sejak tahun 2014 hingga 2021 hanya ada satu Izin Lingkungan yang terdaftar di LHK berkaitan dengan Tersus PT. Cinta Jaya.

“Sehingga jika ada pembangunan Tersus II di perusahaan tersebut maka tidak ada AMDAL-nya (Analisis Masalah Dampak Lingkungan) yang masuk di DLH,” jelasnya.

DPW Poros Keadilan juga menyoroti KUPP III Molawe yang tidak serius dan terkesan lemah dalam menegakkan aturan,

“Ditjen Perhubungan Laut harus mengevaluasi kinerja Syahbandar Molawe. Harapan kami KUPP Molawe tidak hanya layangkan surat tapi harus bertindak tegas menghadapi perusahaan nakal seperti ini. Kalau takut, mengundurkan diri saja supaya diganti dengan yang lebih berani dan tegas,” imbuhnya.

Saat ini, DPW Poros Keadilan sedang mengumpulkan alat bukti untuk melaporkan aktivitas ilegal di Jetty II PT. Cinta Jaya yang ditujukan kepada Aparat Penegak Hukum.

“Kalau tidak ada aral melintang, Senin kita akan laporkan hal ini di APH. Sekalian kami kawal hal ini dengan gerakan demonstrasi supaya ada presure,” pungkasnya.

Laporan : Aidil

Anda mungkin juga berminat
Tulis Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.