Tidak Memenuhi Unsur, Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Caleg PBB Dihentikan

Muna, Sultrapost.ID – Laporan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kamaruddin Thamsibar melalui Kuasa hukumnya Adi Rusman ke Badan Pengawas Pemilhan Umum ( Bawaslu) Kabupaten Muna (Sultra) terhadap La Samuri Caleg asal Partai Bulan Bintang (PBB) soal dugaan money politik dihentikan untuk ketahap penyidikan.

Hal itu disampaikan oleh Aksar, koordinator Divisi Hukum Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Muna, pada Kamis, 27 Marer 2019.

Dalam laporan ketua DPC Gerindra melalui kuasa hukumnya menyertakan barang bukti uang sebesar Rp. 150 ribu, pukat dan hasil rekaman video pengakuan warga bahwa telah menerima pukat dari peluncur La Samuri.

“Kalau soal uang Rp.150 ribu yang diduga hasil money politik itu, bukan diberikan oleh peluncur Samuri melainkan uang warga yang menjual pukatnya,” ungkap Aksar.

Menurutnya, usai melakukan kajian bersama Gakumdu terkait dugaan pelanggaran bagi bagi pukat yang terjadi pada tanggal 12 Maret lalu di desa Wabahara, kecamatan Duruka disimpulkan laporan tersebut tidak memenuhi unsur berdasarkan ketentuan UU nomor 7 pasal 523 ayat 1 junto pasal 280 ayat 1 huruf J tentang Pemilu.

“Laporannya tidak dapat dinaikan kestatus penyidikan, usai kami lakukan proses dengan memeriksa para saksi saksi, pelapor dan terlapor, laporan tersebut tak memenuhi unsur pelanggaran,” terang Aksar.

Dengan peristiwa ini Aksar mengharapkan bisa menjadi warning bagi para peserta pemilu dan masyarakat agar tidak melakukan money politik.

“Jika terbukti dapat dipidana dengan ancaman hukuman 2 tahun penjara dan denda sebesar Rp. 12 juta rupiah serta bisa didiskualifikasi dari peserta pemilu,” tegasnya.

Penulis: Ison

Anda mungkin juga berminat

Ruangan komen telah ditutup.