Bombana, Sultrapost.ID – Tiga unsur pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bombana priode 2019 sampai 2024 kini resmi dilantik. Arsyad, S.Pd dilantik sebagai Ketua sedangkan Ardi. A, SP, MP serta Iskandar, SP sebagai Wakil Ketua, berdasarkan surat keputusan (SK) Gubernur Sultra Nomor 532/2019.
Ketiganya diambil sumpah dan janji jabatannya oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasar Wajo, Dubai dalam rapat paripurna yang berlangsung di gedung DPRD Bombana, Senin 28 Oktober 2019 dan disaksikan oleh Bupati Bombana, H Tafdil bersama Forkopimda,
H Tafdil dalam sambutannya menyampaikan selamat serta rasa bahagia atas kepercayaan dari seluruh anggota dewan yang telah memilih mereka sebagai unsusr pimpinan DPRD, baik sebagai ketua maupun sebagai wakil ketua.
“Ucapan selamat secara khusus saya sampaikan kepada saudara Arsyad yang telah dilantik dan diambil sumpahnya sebagai ketua. Demikian pula dengan jajaran wakil ketua yakni saudara Ardi dan Iskandar,” ungkapnya.
Kata dia, pengambilan sumpah dan janji serta pelantikan unsur pimpinana DPRD, maka secara yuridis formal telah memiliki kekuatan hukum di dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya, sesuai dengan peraturan yang berlaku.
“Antara lembaga perwakilan rakyat dengan Pemda sebgaai mitra kerja dalam melaksanakan tugas dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan akan berjalan secara serasi dan seimbang, dalam arti saling mengisi terhadap kekurangan, dan bersama melaksanakan amanat rakyat secara Arif dan bijaksana menuju masyarakat Bombana yang sejahtera,” ujarnya.
Lanjutnya, selain itu dengan adanya pimpinan DPRD yang definitif, maka pimpinan Fraksi dan Komisi serta aturan tata tertib yang mengatur mekanisme kerja serta pembagian tugas dan wewenang, maka rutinitas kerja dewan akan dapat berjalan dengan baik seperti yang di harapkan.
” Cukup banyak tugas yang menanti uluran tangan kita semua, terutama yang menyangkut kepentingan dan kesejahteraan masyarakat bombana. Maka dari itu, sudah saatnya kita untuk mengesampingkan kepentingan pribadi dan golongan, menghentikan adanya konflik, curahkan pikiran dan tenaga untuk memperbaiki kepincangan- kepincangan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat,” pungkasnya.
Laporan: Aidil