Tingkatkan Kualitas Pembangunan, Dewan Arahkan APBD Untuk Rakyat !

Bombana, Sultrapost.ID – Menapak akhir tahun anggaran 2018, Pemerintah daerah Kabupaten Bombana mulai memasuki tahapan pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2019. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bombana dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyepakati proyeksi Pagu APBD 2019 sebesar Rp 1,2 triliun.

Kanan Atas: Ketua DPRD Bombana Andi Firman, SE.M.Si, Kiri Atas: Wakil Ketua I DPRD Bombana Drs. Ahmad Mujahid, Kanan Bawah: Wakil Ketua II DPRD Bombana Amiadin SH, Kiri Bawah: Sekretaris Dewan Drs. Alimuddin.

Ketua DPRD Bombana Andi Firman mengatakan, bahwa proyeksi APBD 2019 ini memuat rencana keuangan tahunan berdasarkan asumsi penerimaan sistematis dan terinci dan berdasarkan rencana pengeluaran daerah untuk tahun fiskal mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019.

Namun, sebelum dibakukan dalam dokumen lembaran Peraturan Daerah APBD 2019. Uraian kuantitatif pagu APBD Kabupaten Bombana ini sebesar Rp 1.215.549.939. Nilai ini disesuaikan dengan pagu indikatif dalam Kebijakan Umum Anggaran dalam rencana APBD 2019.

Pagu indikatif tersebut merupakan alokasi maksimal anggaran yang diberikan kepada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk pembiayaan program dan kegiatannya. Proporsi Pagu Indikatif terdiri dari Pagu Indikatif Sektoral (OPD) dan Pagu Indikatif Kewilahan yakni Kecamatan dan Kelurahan.

Komponen APBD 2019

Anggota DPRD Bombana dan Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah saat Pembahasan APBD 2019.

Kebijakan Penetapan rencana APBD Kabupaten Bombana ini sudah melewati rangkaian proses pembahasan. Pada komponen penerimaan APBD, terdapat lima komponen yakni komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencakup pajak daerah dan retribusi daerah. Komponen selanjutnya dana perimbangan, pendapatan lain-lain yang sah dan sebagainya.

Secara detail, Pendapatan Asli Daerah dalam APBD 2019 dipatok Rp30.269.627.925. Menyusul dana pertimbangan sebesar Rp670.084.432. Sedangkan untuk pendapatan lain-lain diproyeksi sebesar Rp235 miliar.

Pada komponen pembiayaan, target belanja langsung sebesar Rp740 miliar. Kemudian untuk pembiayaan belanja tidak langsung diasumsikan sebesar Rp 474 miliar.

“Untuk komponen pembelanjaan program pembangunan 2019, Pemerintah Daerah menekankan prioritas pembangunan lebih mengarah pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia, pemantapan sektor pembangunan infrastruktur, pembangunan ekonomi, pembangunan budaya dan kearifan lokal serta revitalisasi birokraksi,” ungkap Andi Firman.

Politikus Partai Amanat Nasional Bombana ini tampak mengapresiasi fokus program pembangunan yang direncanakan Pemda Bombana 2019. Ia menegaskan bahwa pihaknya akan proaktif mengawal pagu APBD 2019 sebesar Rp1,2 triliun yang harus dipastikan menghasilkan program pro rakyat.

Sebagai juru bicara DPRD, Andi Firman memberikan warning pada OPD lingkup Pemkab Bombana, agar dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) tetap mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Program Anggaran Sementara saat penggodokan. Sehingga segala cakupan program maupun kegiatan dalam APBD berjalan sesuai ketetapan perencanaan.

Jika nantinya dalam proses pembahasan APBD dan terjadi pergeseran asumsi akibat perubahan kebijakan dari pemerintah sehingga menyebabkan perubahan proyeksi pendapatan daerah, maka perlu segera dilakukan juga penyesuaian kebijakan tersebut.

APBD Dalam Fungsi Kebijakan Fiskal Daerah

Wakil Bupati Bombana Johan Salim dan Tiga Unsur Pimpinan DPRD Bombana.

Dewan juga mengimbau setiap kegiatan yang dilaksanakan di tahun anggaran berjalan nantinya wajib berpatokan pada peraturan daerah Perda APBD 2019 sebagai landasan hukum.

Menyoal ketetapan program dalam APBD, Wakil Ketua DPRD Bombana, Amiadin menegaskan pentingnya APBD konsisten pada fungsi otorisasi. Bahwa, anggaran daerah menjadi dasar dalam merealisasikan pendapatan dan belanja pada tahun bersangkutan. Artinya, tanpa dianggarkan dalam APBD maka sebuah kegiatan tidak memiliki kekuatan hukum untuk dilaksanakan.

Selain fungsi otorisasi lanjut Amiadin, APBD 2019 juga harus memenuhi lima fungsi APBD lainya yakni fungsi perencanaan bahwa anggaran daerah harus dijadikan pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun bersangkutan.

Kemudian fungsi pengawasan bahwa anggaran daerah akan menjadi pedoman untuk menilai keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintah daerah yang diukur melalui laporan keterangan pertanggungjawaban program pemerintah setiap tahun.

Selanjutnya fungsi alokasi bahwa APBD harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan menghindari pemborosan sumberdaya.

Fungsi berikutnya adalah APBD harus menjalankan distribusi kebijakan kebijakan penganggaran daerah dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Terakhir fungsi stabilitas bahwa APBD menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

“Ini merupakan koridor yang harus menjadi acuan dalam proses penggodokan, penetapan, dan pelaksanaan APBD 2019,” tekan Amiadin.

Fraksi DPRD Dorong Pemerataan Pembangunan

Rapat Paripurna DPRD Bombana tentang Pandangan Umum Fraksi Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah APBD 2019.

Meneropong proyeksi kebijakan dalam APBD 2019, sejumlah fraksi DPRD Bombana ikut menelorkan sejumlah hasil telaah agar menjadi pertimbangan dalam membakukan program prioritas APBD 2019.

Untuk fraksi partai Golkar Bersatu, melalui juru bicaranya Heriyanto SKM mengungkapkan pentingnya distribusi kebijakan penganggaran yang proporsional pada sejumlah wilayah di Bombana. Ia menyebut Kepulauan Kabaena yang menaungi enam kecamatan sekaligus salah satu pilar Kabupaten Bombana mendapatkan alokasi anggaran kurang dari 10 persen pada tahun anggaran 2018. Ia menyarankan dalam APBD 2019 proporsinya bisa ditingkatkan.

Selain Kepulauan Kabaena, Pulau Masaloka juga mendapat perhatian dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Bersatu mengungkapkan pentingnya perhatian pemerintah daerah pada pembangunan infrastruktur jalan, jembatan dan akses air bersih di Masaloka Raya. Melaui juru bicara Fraksi PAN Bersatu Abdul Rauf, menyarankan kepada Pemda untuk memrioritaskan pembangunan infrastruktur di Masaloka Raya.

Ketua DPRD Bombana Andi Firman (tengah), Wakil Ketua DPRD Bombana Ahmad Mujahid (kedua dari kiri), Anggota DPRD Bombana Juntas (ujung kiri) dan sejumlah pimpinan OPD dalam satu kegiatan di kabupaten Bombana.

Fraksi PAN juga mengapresiasi penataan wilayah ibukota Bombana yang mulai menampakan kemajuan infrastruktur serta adanya suasana kota yang indah namun fraksi PAN masih mengeluhkan kinerja Badan Lingkungan Hidup (BLH) Bombana yang belum serius menangani masalah sampah di dalam kota.

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dan Fraksi Perjuangan Restorasi Nurani Bersatu menekankan pentingnya upaya peningkatan pendapatan asli daerah 2019 melalui perda pajak dan restribusi.

Juru Bicara Fraksi PPP Makmur menyoal investasi perusahaan tambang yang belum maksimal menunaikan kewajiban pajak dan retribusinya kepada pemerintah daerah. Fraksi PPP menyarankan agar Pemda mengambil langkah tegas jika perusahaan tambang selalu lalai dari kewajibannya. (Pariwara/Adv)

Anda mungkin juga berminat

Ruangan komen telah ditutup.