Tingkatkan PAD Tahun 2020, DPM-PTSP Bombana Mulai Lakukan Pendataan dan Sosialisasi

Bombana, Sultrapost.ID – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Bombana, terus bekerja maksimal dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tahun ini saja, DPM-PTSP semakin gencar melakukan pendataan dan sosialisasi kepada masyarakat yang belum memiliki Izin Membuat Bangunan (IMB) untuk peningkatan PAD melalui penarikan retribusi di tahun 2020 nanti.

Kepala Dinas DPM-PTSP Bombana, H Pajawa Tarika melalui via whatsapp-nya, Kamis 25 Juli 2019 mengatakan ada emapat target yang menjadi fokus utama dalam penarikan retribusi IMB di tahun 2020 mendatang.

“Tahun 2019 ini kami gencar melakukan pendataan dan sosialisasi. Nanti penarikan retribusinya di tahun 2020, tapi kalau memang mau diselesaikan di tahun ini lebih baik lagi,” ucapnya.

Disebutkannya, target pertama adalah bangunan sarang burung walet. Sebab berdasarkan data, 332 bangunan sarang burung walet di Bombana tidak memiliki IMB. Selain itu ada juga rumah PNS.

“Mayoritas PNS yang sudah mendirikan bangunan tapi tidak peduli degan kewajibannya untuk menyelesaikan retribusi IMB, sebagaimana telah diatur dlm Perda nomor 13 tahun 2013 tentang IMB,” ungkapnya.

Target ketiga kata dia, bangunan BTN yang sudah berubah bentuk. Meski telah memiliki IMB akan tetapi, ketika bangunan tersebut berubah bentuk maka secara otomatis IMB-nya dinyatakan batal.
Sehingga akan dihitung berdasarkan luasan bangunan dari penambahan itu.

“Semua bangunan BTN yg ada di Bombana sudah mempunyai IMB, tapi yg telah merubah bentuk atau merenovasi tak satupun belum ada yang meripisi IMB-nya,” ujarnya.

Penarikan retribusi juga akan diberlakukan terhadap rumah masyarakat yang telah memiliki IMB, namun beralih pungsi menjadi tempat usaha. Dimana akan dikenakan retribusi sesuai pungsi terakhir bangunan tersebut.

“Yang awalnya punya IMB tapi posisi rumah hunian, ketika rumah hunian tersebut beralih jadi tempat usahan maka otomatis IMB batal dan segera disesuaikan. Hal ini sudah diatur dalam Perda no 13 tahun 2013 tentang IMB,” tegasnya.

Penarikan retribusi pada empat target itu, lanjutnya, hanya utk peningkatan PAD semata. Untuk itu di tahun pihaknya semakin gencar melakukan pendataan dan sosialisasi kepada masyarakat.

“Penarikan retribusinya nanti di tahun 2020. Tapi kalau memang ada yg mau selesaikan kewajibannya di tahun ini, tentu jauh lebih bagus,” kata Pajawa Tarika.

Ditambahkannya, untuk mengantisipasi terjadinya penipuan kepada masyarakat, maka seluruh petugas akan dibekali dengan surat perintah tugas (SPT). Untuk iya menghimbau kepada masyarakat, agar tidak melayani atau menerima petugas atau staf DPM-PTSP yang tidak membawa SPT dari kepala dinas dalam melakukan pendataan dan penagihan.

“Hal ini untuk menghindari penyalahgunaan kewenangan dari oknum yg tdk bertanggungjawab dan bisa merusak nama baik institusi perizinan,” pungkasnya.

Laporan: Aidil

Anda mungkin juga berminat

Tulis Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.