BannerDepan

Upaya PT. SSU Tutupi Pelanggaran PHK dengan Pelanggaran Baru???

Bombana, Sultrapost.ID – PT. Surya Saga Utama (SSU) seperti tak hentinya melakukan pelanggaran ketenagakerjaan. Setelah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), pada 20 November 2018 kemarin, terhadap 544 karyawannya dengan alasan terus mengalami kerugian, perusahaan ini diduga kembali melakukan pelanggaran.

Surat Pengalaman Kerja yang Dikeluarkan oleh PT SSU. Foto: Istimewa

Baru baru ini, pihak perusahaan mengeluarkan surat pengalaman kerja untuk seluruh karyawan yang terkena PHK. Anehnya dalam surat yang ditandatangani oleh Wili Yulistiawan selaku HR Departemen itu, tercantum alasan karyawan berhenti dari karyawan PT SSU adalah Resign (mengundurkan diri).

“Iya, telah keluar surat pengalaman kerja, dan didalamnya dicantumkan bahwa karyawan yang mengundurkan diri, bukan PHK. Dan perlu diketahui tidak ada satupun karyawan yang pernah mengajukan surat permohonan resign,” ujar Musafir, mantan Humas PT. SSU yang ikut di PHK, Selasa 4 Desember 2018.

Di hari yang sama, Wili Yulistiawan saat dikonfirmasi melalui via Whatsapp-nya membenarkan surat tersebut. HR Departemen itu mengakui jika pihaknya telah memberikan surat pengalaman kerja itu kepada mantan karyawan.

“Iya bang benar,” ucapnya dengan singkat.

Dirinya juga mengaku, bahwa status resign dalam surat tersebut, tidak akan mengurangi hak upah karyawan berupa pesangon dan lainnya.

“Sama skali tidak akan megurangi. Hak karyawan tetap akan dihitung sesuai dengan perundang-undangan,” jelasnya.

Namun saat ditanya alasan pihak perusahaan mencantumkan status resign di surat itu, tak dijawab oleh Wili. Diduga surat pengalaman kerja itu sengaja dibuat oleh pihak perusahaan pemurnian nickel, untuk menutupi pelanggaran tenaga kerja yang baru saja dilakukannya. Seolah para karyawan tidak di PHK, melainkan mengundurkan diri.

Hal itu tentunya merupakan pelanggaran yang kedua kalinya dilakukan oleh perusahaan. Sebab berdasarkan pasal 162 ayat 3, UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, dijelaskan bahwa bagi pekerja/buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri harus memunuhi syarat. Dimana dalam huruf a dikatakan harus mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya 30 hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri.

“Di pasal 162 ayat 4 disebutkan, PHK dengan alasan pengunduran diri atas kemauan sendiri dilakukan tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Ini yang coba ditempuh oleh perusahaan, agar tidak perlu lagi menunggu penetapan dari kami, selaku lembaga penyelesaian hubungan industrial,” ungkap Kepala Seksi (Kasi) Penyelesaian Perselisihan Disnakertrans Bombana, Ahmad Edhy Maidy.

Dirinya mengaku heran jika perusahaan melakukan hal tersebut. Sebab dalam aturan perusahan yang mereka buat pun telah dijelaskan persoalan pengunduran diri itu.

“Saya yakin kalau karyawan itu menuntut di pengadilan, mereka pasti menang. Karena ini jelas melanggar dan dapat dipidanakan,” pungkasnya.

Masri Said, SH., MH.

Hal senada juga diungkapkan salah satu praktisi hukum Sultra, Masri Said, SH, MH. Dirinya juga mengaku heran dengan cara yang ditempuh oleh perusahaan.

“Saya juga bingung, kemarin perusahaan mengatakan PHK, tiba tiba saja berubah. Kalau surat yang saya baca, berarti karyawan itu bukan di PHK, melainkan memundurkan diri,” heran dia.

Menurut dia, jika mengacu pada surat tersebut, tentu tidak menjadi soal, sebab pengunduran diri dilakukan secara sukarela oleh karyawan. Yang menjadi persoalan ketika pemunduran diri itu adalah by design dari perusahaan.

“Karyawan kan tidak paham persoalan prosedur perselisian hubungan kerja seperti apa, begitu disodorkan kertas seperti itu, ya pastilah mereka langsung tanda tangan,” ucapnya.

Akan tetapi lanjutnya, apapun alasannya baik itu pengunduran diri ataupun PHK harus melalui prosedur yang ada. karena jika tidak, maka batal demi hukum.

Laporan: Aidil

Anda mungkin juga berminat

Ruangan komen telah ditutup.