Wakil Ketua DPRD Mubar Minta Ali Abdin Taubat Nasuha dan Jangan Gila Urusan

Muna, Sultrapost.ID – Wakil Ketua DPRD Muna Barat (Mubar), Agung Darma meminta Kabag Humas, Ali Abdin untuk segera melakukan taubat nausuha. Pernyataan politisi Demokrat itu di dasari statemen yang dilontarkan Ali Abdin terkait pemecatan perangkat desa, terkesan mau menutupi kesalahan yang dilakukan Pemkab Mubar.

“Ali Abdin perlu banyak belajar lagi dan segera lakukan taubat nasuah. Jangan karena jabatanya, seenak ngomong. Harus perbanyak belajar etika,” sindirnya.

Agung menerangkan, surat edaran sekda membuat kegaduhan ditataran kepala desa karena seolah-seolah kepala desa tidak memiliki kewenangan mengangkat dan memberhentikan perangkat desa. Pada hal jelas didalam UU nomor 6 tahun 2014 pasal 26 ayat 2 huruf b dalam melaksanakan tugasnya kepala desa berwewenang mengangkat dan memberhentikan perangkat desa. Kemudian, pada PP nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa pada pasal 68 ayat 1 huruf c perangkata desa berhenti karena diberhentikan.

Lalu ada juga Permendagri nomor 67 tahun 2017 pasal 5 ayat 2 huruf c berbunyi perangkat desa berhenti karena di berhentikan berdasarkan penjelasan pasal tersebut diatas maka jelas wewenang penuh kepala desa mengangkat dan memberhentikan perangkat desa sesuai mekanisme dan prosedur sebagaimana yang diatur dalam perudang-undangan.

“Surat edaran sekda nomor 140/297/2020 perihal pencabutan SK kepala desa tentang pemberhentian perangkat desa sudah mengkebiri kewengan kepala desa karena,” ujarnya.

Sejak pelantikan kepala desa tanggal 14 Februari 2020 sampai sekarang belum tuntas akhirnya berdampak dan tersendatnya roda pemerintahan dan ujung-ujungnya mengorbankan kepentingan rakyat Mubar secara menyeluruh.

“Apapun komentar Pemkab terhadap pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa akibat keterlambatan Pemkab dalam menyusun regulasi peraturan Bupati yang katanya faham dan khatam tentang peraturan perundang-undangan, tapi toh juga dilanggar dengan sendirinya,” bebernya

Ia juga menyarankan kepada Ali Abdin sebagai kabag Humas agar jeli dan lebih dewasa serta banyak belajar dalam melihat permasalahan yang ada di daerah. Karena harusnya Pemkab memfilter dan mengerjakan apa yang menjadi masukan dari lembaga DPRD sebagai lembaga yang memiliki fungsi mengontrol pelaksanaan Perda dan peraturan lainnya serta kebijakan Pemkab.

“Jangan berikan jawaban yang begitu angkuh seolah- olah lembaga DPRD berdiri sendiri. Jadi, sebaiknya Ali Abdin jangan gila urusan lah,” sentilnya.

Agung merasa geli dengan pernyataan-pernyataan Ali Abdin. Pasalnya, kalau dia (Ali Abdin) jeli, harusnya memberi statemen yang bisa menyejukan. Bukan malah menyerang pribadi.

“Saya bicara bukan kapasitas pribadi, tapi atas nama lembaga. Saya anggap pernyataan Ali Abdin kurang ideal. Saya sarankan kepada dia membuka UU nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah agar Paham tentang hirarki pemerintahan dan tugas-tugas yang melekat di masing-masing jabatan agar tidak terkesan sok pintar dan numpamng tenar serta tidak menjadi penjabat segala urusan,” cibirnya.

Selaku pimpinan DPRD, Ia menghimbau pada seluruh 71 kepala desa yang melakukan pergantian perangkat agar menahan diri karena, saat ini yang harus dilakukan adalah bagaimana cara memutus mata rantai penyebaean
pandemik Covid-19.

“Yang pasti saya bersama saudara-saudara berjuang untuk kepentingan rakyat Mubar secara menyeluruh,” tandasnya.

Sebelumnya, Kabag Humas Pemkab Mubar, Ali Abdin menyoroti pola pikir Wakil Ketua DPRD, Agung Darma terkait SK yang diteken Sekretaris Daerah, LM Husein Tali tentang pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa oleh kepala desa. Oleh Abdin, Agung diminta banyak belajar lagi, agar bisa khatam Undang-undang.

Laporan: Adm

Anda mungkin juga berminat

Tulis Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.