WRB Community: Suksesnya Pemilu 2019 Tidak Terlepas Dari Kerja Keras Penyelenggara

Kendari, Sultrapost ID – Ketua Wa Ode Rabia (WRB) Community, La Ode Muhammad Azdhar Baruddin mengatakan, Pemilu yang diselenggarakan 17 April 2019 lalu, berjalan damai dan sukses tidak luput dari kerja keras dari penyelenggara.

“Kesuksesan Pemilu 2019 berkat kerja keras dan profesionalisme dari penyelenggara yaitu KPPS, PPS, PPK, Panwaslu dan juga Pihak keamanan TNI-Polri,” ungkap pemuda yang akrab disapa Iman, saat dihubungi awak media, Kamis 2 Mei 2019.

Iman menjelaskan, kerja penyelenggara patut diapresiasi karena meskipun dengan volume kerja yang begitu besar dan juga dikejar oleh waktu, mereka tetap berusaha dan mampu menyelesaikan tugas dan tanggung jawab mereka.

“Begitu banyak dan bahkan hampir semua penyelenggara rela begadang pada malam 17 April 2019, demi menyelesaikan tanggung jawab mereka. Bahkan tidak sedikit penyelenggara yang jatuh sakit bahkan sampai meninggal dunia, ” ujar Alumni Sarjana Teknik Jakarta.

Iman menambahkan, Meskipun banyak koreksi dari berbagai pihak terhadap kerja dari penyelenggara terutama dari tingkatan KPPS akibat terjadi kesalahan penulisan dan lain lain, tetapi penyelenggera sudah bekerja secara maksimal dengan tetap berlandaskan pada regulasi yang sudah ditetapkan dan harusnya patut diapresiasi.

“Kerja mereka tidak mudah, tidak ringan, butuh ketelitian, kejujuran, integritas, dan kesabaran. Selain itu mereka rela bekerja satu kali dua puluh empat jam, bahkan lebih, untuk menyelesaikan tugas yang menjadi tanggung jawabnya melayani hak pemilih,” pungkas politisi muda ini.

Lanjut Iman, kita harus bersyukur Pemilu 2019 dapat berjalan damai, aman, lancar tanpa ada gangguan, terkhusus yang terselenggara di kecamatan Tongkuno dan Tongkuno Selatan, kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara ( Sultra).

“Kerja dari KPPS, PPS, PPK, Panwaslu, dan juga TNI-Polri sangat maksimal dan baik. Tetap mempertahankan profesionalisme dan integritas, sejak awal dilaksanakannya Pemilu yaitu masa kampanye, pendistribusian logistik di kecamatan sampai ke Tempat Pemungutan Suara (TPS), pleno kecamatan sampai dengan logistik kembali lagi ke KPU kabupaten,” tutup Iman.

Penulis: Tim

Anda mungkin juga berminat

Tulis Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.