Kendari, Sultrapost.ID – Dugaan Pungutan Liar (Pungli) penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) rupanya sudah menjadi sumber pendapatan di lingkup Kantor Unit Pelayanan Pelabuhan (KUPP) kelas I Molawe, Kabupaten Konawe Utara (Konut).
Bahkan salah seorang oknum pegawai Syahbandar berinisial BL, terkesan sudah seperti salah satu petugas pungli yang sudah berlangsung sejak lama.
Ketua Gerakan Persatuan Masyarakat Indonesia (GPMI) Sultra, Alfin Pola mengatakan ada permainan kotor yang diduga dilakukan Kepala Wilayah Kerja (Wilker) Morosi itu. Modusnya, dengan mematok sejumlah uang untuk penerbitan SPB kepada agen kapal tongkang yang memuat Ore Nikel
“Modus transaksinya tunai, makanya tadi ada Kejati Sultra dan kami harapkan pihak aparat penegak hukum (APH) mengantensi ini dan kiranya bisa melakukan operasi tangkap tangan (OTT),” ungkapnya, saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Kantor DPRD Provinsi Sultra, Rabu 6 September 2023.
Menanggapi hal tersebut, Kepala KUPP Kelas I Molawe Capt. Kristina Anthon mengapresiasi dan berterima kasih atas informasi terkait pungli yang diduga dilakukan oleh salah satu bawahannya.
Untuk itu, pihaknya memastikan, persoalan ini akan ditindaklanjuti dan menelusuri kebenaran informasi tersebut.
“Sampai saat ini belum ada laporan resmi masuk dari pengguna jasa, namun sebagai pimpinan saya akan menelusuri informasi dari teman-teman,” katanya.
Kristina Anthon bahkan menegaskan, jika informasi tersebut benar adanya, maka pihaknya tidak akan segan-segan melakukan tindakan tegas terhadap oknum yang sudah mencedarai kewibawaan instansi UPP Kelas I Molawe.
“Kita akan memperbaiki yang rusak, dan jika terbukti, kita akan perbaiki dan lakukan pembinaan,” ungkapnya
Ditempat yang sama, Anggota Komisi III DPRD Sultra, Frebi menyampaikan bahwa semua aspirasi yang disampaikan lewat forum RDP ini, akan kembali didudukan dan didiskusikan guna membuka selebar-lebarnya masalah dugaan pungli.
“Kalau bisa, dipertemuan berikutnya (RDP) semua datanya sudah lengkap baik dari UPP Molawe maupun dari teman-teman mahasiswa, supaya masalah ini dapat dibeda bersama di forum terhormat ini, sebelum ada rekomendasi ke APH,” tutup politisi PDI Perjuangan itu.
Laporan : Aidil